P2G Geram, Minta Sri Mulyani 'Insaf' Usai Singgung Gaji Guru dan Dosen

JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) melayangkan kritik pedas kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait pernyataannya tentang gaji guru dan dosen. Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, bahkan meminta Sri Mulyani untuk "insaf" dan menyadari betapa fundamentalnya sektor pendidikan bagi kemajuan bangsa.

Satriwan menekankan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah dua pilar utama dalam tata kelola negara untuk memajukan sumber daya manusia. Ia mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk membiayai pendidikan.

"Bu Sri Mulyani mesti menginsafi, menyadari bahwa untuk aspek dalam tata kelola negara, khususnya aspek pendidikan dan sektor kesehatan, ini adalah dua sektor yang paling fundamental untuk memajukan sumber daya manusia, " kata Satriwan, saat dihubungi Wartawan, Senin (11/8/2025).

Menurutnya, negara harus sepenuhnya menyadari bahwa pembiayaan pendidikan adalah tugas dan kewajiban yang diamanatkan oleh konstitusi. Satriwan menambahkan bahwa guru dan dosen memikul tanggung jawab besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, namun belum mendapatkan penghargaan yang layak dari negara.

Satriwan menilai Sri Mulyani kurang memahami esensi Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Negara, kata dia, wajib membiayai pendidikan nasional.

"Ini menandakan bahwa Bu Menteri tidak memahami, tidak mengerti betul apa spirit dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa untuk mendapatkan pendidikan adalah hak warga negara, " ujar Satriwan.

Polemik ini bermula ketika Sri Mulyani menyoroti keluhan mengenai rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia. Ia mengakui bahwa hal ini menjadi tantangan dalam pengelolaan anggaran negara. Sri Mulyani kemudian mempertanyakan apakah masyarakat perlu ikut menanggung gaji guru dan dosen agar profesi ini mendapatkan gaji yang layak, mengingat keterbatasan APBN.

"Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus dibiayai oleh keuangan negara atau ada partisipasi dari masyarakat?" ucap Sri, saat menghadiri acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025, Kamis (7/8/2025).

Pernyataan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, yang menilai Sri Mulyani kurang peka terhadap kondisi para tenaga pendidik yang masih berjuang dengan gaji minim. Sebagai seorang yang pernah merasakan bangku sekolah dan kuliah, saya pribadi merasa prihatin dengan kondisi ini. Guru dan dosen adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang membentuk masa depan bangsa, sudah selayaknya mereka mendapatkan apresiasi dan kesejahteraan yang memadai. (Warta Kampus)