APBD 2025 Dinilai Diskriminatif, Kerinci dan Sungai Penuh Tak Tersentuh Proyek Strategis

KERINCI, JAMBI – Kekecewaan masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh kian memuncak menyusul minimnya alokasi proyek pembangunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025. 

Warga menilai DPRD Provinsi Jambi dan Gubernur Jambi telah mengabaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di wilayah barat provinsi tersebut, kendatipun efisiensi anggaran, namun tidak serta merta Kerinci - Sungai Penuh mendapatkan anggaran paling kecil se-Provinsi Jambi.

Berdasarkan dokumen LPSE Provinsi Jambi Tahun 2025, dua daerah yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Jambi ini hampir tidak tercantum dalam daftar lokasi proyek-proyek strategis provinsi. Proyek yang dialokasikan pun hanya berupa paket Penunjukan Langsung (PL) untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) peningkatan pemukiman, dengan nilai tak lebih dari Rp 200 juta, bahkan sebagian di bawah Rp 100 juta.

Syafri, aktivis asal Kerinci, secara tegas menyampaikan rasa kecewa masyarakat. Ia menilai DPRD Provinsi Jambi dapil IV dan Gubernur Jambi tidak memperjuangkan kepentingan masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh, terutama dalam hal pemerataan pembangunan infrastruktur. 

“Dengan ini kami menyampaikan keprihatinan atas minimnya alokasi proyek yang diterima Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dalam APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hasil telaah dokumen anggaran dan monitoring lapangan, kedua daerah hanya menerima sebagian kecil dari total belanja langsung provinsi, nyaris tak ada proyek strategis, ” tegas Syafri kepada awak media, Selasa (24/06/2025).

Syafri juga menilai hal ini berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. Kerusakan jalan provinsi di banyak titik masih belum ditangani, padahal infrastruktur menjadi urat nadi aktivitas warga, termasuk mendukung sektor pariwisata dan penghasil beras yang menjadi identitas Kerinci di Jambi.

“Kerinci adalah branding wisata dan penghasil beras di Jambi, kalau infrastruktur rusak terus, bagaimana mau mendatangkan wisatawan? dari sektor pertanian pun butuh perhatian serius dari pemerintah,  Selain itu, Kerinci dan Sungai Penuh juga punya masalah mendasar, misalnya rawan bencana, baik bencana alam hingga persoalan sampah yang tak kunjung ada solusinya dari pemerintah, ” tambah Syafri.

Kendatipun efisiensi anggaran, lanjut Syafri, namun tidak serta merta Kerinci dan Sungai Penuh yang mendapatkan anggaran paling kecil untuk se-Provinsi Jqmbi.

"Efisiensi, namun tidak hanya kita yang mendapatkan anggaran paling kecil, sehingga kali ini warga mendesak DPRD Provinsi Jambi dan Gubernur Jambi untuk segera membuka mata dan memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu saja. Masyarakat  menuntut adanya pemerataan anggaran agar daerah barat Jambi juga merasakan manfaat pembangunan secara adil dan proporsional, " pungkasnya.(Sony)