AHY Usulkan Reformasi Dana Kampanye, Lawan Politik Uang!

JAKARTA - Di tengah hiruk pikuk persiapan menuju pesta demokrasi, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyuarakan urgensi reformasi dalam aturan dana kampanye. AHY menekankan perlunya batasan pengeluaran dana kampanye untuk menciptakan persaingan yang adil dan mencegah praktik politik uang yang merusak demokrasi.

Pernyataan ini disampaikan AHY saat memberikan sambutan di acara diskusi Proklamasi Democracy Forum bertajuk 'Challenges to the US Democracy & Its Impacts on Global Politics, ' di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2025). AHY dengan lantang mengkritik fenomena politik uang yang telah mencoreng wajah demokrasi Indonesia.

AHY mengamati bahwa politik uang telah mengubah esensi jabatan publik menjadi sekadar investasi yang menguntungkan. Pemimpin dipilih bukan lagi berdasarkan gagasan dan kapasitas, melainkan berdasarkan tebalnya dompet. Sebuah realitas politik yang pahit, namun nyata.

"Jabatan publik menjadi investasi, bukan panggilan dan para pemimpin dipilih bukan karena gagasan mereka, tapi karena seberapa dalam kantong mereka. Katanya ada integritas, kapasitas, sama isi tas. Itulah realitas politik kita hari ini, " ucap AHY, Senin (21/7/2025).

Menurut AHY, praktik ini menghambat kandidat pemimpin yang kompeten dan jujur untuk bersaing secara sehat. Ia mengusulkan agar pelaporan dana kampanye dilakukan secara real time dan dapat diakses oleh publik.

"Kita perlu mereformasi aturan pendanaan kampanye, memperkenalkan pelaporan donasi secara real time dan bisa diakses publik, menetapkan batas pengeluaran, dan memberikan subsidi negara serta akses media kepada partai politik yang bersih, bukan hanya kepada mereka yang paling banyak membelanjakan dana, " sebutnya, Senin (21/7/2025).

Lebih jauh, AHY menyoroti bahaya politik pecah belah yang dipicu oleh disinformasi. Ia menyebutnya sebagai era post truth, di mana kebohongan dan hoaks menjadi senjata untuk merusak kepercayaan publik.

"Politik pasca kebenaran (post truth). Politik yang memecah belah karena disinformasi. Yang dilancarkan secara membabi buta. Politik yang rusak karena kebohongan, " sebutnya, Senin (21/7/2025).

AHY menambahkan bahwa hoaks, teori konspirasi, dan pembunuhan karakter adalah elemen-elemen yang merusak fondasi kepercayaan dalam masyarakat.

"Hoaks, teori konspirasi, pembunuhan karakter, semuanya merusak kepercayaan, " tambahnya, Senin (21/7/2025).

Usulan AHY ini menjadi angin segar di tengah kegelisahan masyarakat akan kualitas demokrasi. Reformasi dana kampanye diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, dan adil, serta melahirkan pemimpin yang benar-benar berintegritas dan berpihak pada kepentingan rakyat. Ini bukan hanya soal aturan, tapi tentang menyelamatkan masa depan demokrasi kita. Saya pribadi berharap, usulan ini bisa menjadi kenyataan. Kita semua merindukan pemimpin yang dipilih karena kualitas, bukan karena isi dompet. (Demokrat)