Rapat Evaluasi dengan OPD, Komisi I DPRD Barru Singgung Kontrak Kerjasama Media di Diskominfo-SP

​BARRU - Ketua Komisi I DPRD Barru Ir. H. Mursalim Abdullah menyoroti kebijakan anggaran dan legalitas media yang saat ini bekerjasama dengan Dinas Kominfo-SP Barru.

Sorotan itu disampaikan Mursalim dalam rapat evaluasi sementara dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di kantor DPRD Barru, pada Selasa (5/8/2025).

"Perlu adanya keterbukaan dan transparansi terkait kebijakan anggaran dan legalitas media yang saat ini bekerjasama dengan Dinas Kominfo-SP", kata Mursalim.

Rapat yang di gelar Komisi I DPRD Barru ini fokus pada laporan realisasi anggaran dan kinerja OPD selama semester pertama 2025.
​Realisasi Anggaran dan Desakan Keterbukaan

Rapat tersebut juga diikuti oleh Inspektorat, Dukcapil, dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominfo-SP) Kabupaten Barru.

Dalam rapat tersebut terungkap ​realisasi anggaran Kominfo-SP hingga Juni 2025 tercatat mencapai lebih dari Rp.4 miliar, atau 40?ri total anggaran kurang lebih Rp. 6 miliar. 

Sementara itu, Anggota Komisi I dari Fraksi Gerindra Armansyah mendesak agar Kominfo-SP lebih fleksibel dan tidak mengabaikan media-media lama. 

Ia bahkan memperingatkan Dinas Kominfo-SP agar tidak sembarangan dalam memilih media untuk kontrak, terutama media yang baru muncul atau "tim sukses" tertentu. 

Armansyah menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan mengutamakan kearifan lokal bagi media yang telah lama berkontribusi.
 
"Proses kerja sama dengan media harus berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, tanpa intervensi yang tidak profesional", tegas Armansyah.

Menanggapi hal tersebut, Kadis Kominfo-SP Syamsuddin, S.IP, mempertimbangkan konsistensi, kinerja jurnalis, dan eksistensi media dalam mempromosikan daerah sebagai dasar kerja sama.

​"Dan kebijakan mengenai kontrak media masih menunggu arahan dari Bupati Barru", singkatnya.