Kemenko Polkam Pacu Keamanan Siber, GCI Ditargetkan Meroket

BOGOR-  Keamanan siber menjadi benteng utama sebuah negara. Sadar akan hal itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Kemenko Polkam) tancap gas memperkuat pertahanan digital Indonesia. Strategi ambisius pun disusun untuk mendongkrak peringkat Global Cybersecurity Index (GCI) tanah air.

Bayangkan, di balik gemerlap inovasi teknologi dan kemudahan akses informasi, tersimpan potensi ancaman siber yang siap mengintai. Data pribadi, rahasia negara, hingga kelangsungan infrastruktur vital bisa jadi taruhannya. Kemenko Polkam tak mau kecolongan. Mereka menyiapkan jurus jitu berupa penguatan regulasi, investasi teknologi mutakhir, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang keamanan siber.

“Selain aspek regulasi dan teknologi, pengembangan SDM dan kolaborasi internasional juga menjadi prioritas dalam strategi ini, ” ujar Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Strategi Nasional Peningkatan GCI di Bogor, Selasa (5/8).

Lebih lanjut, Marsda TNI Eko Dono Indarto menuturkan bahwa keamanan siber adalah fondasi penting bagi kelancaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dengan kata lain, tanpa sistem digital yang kokoh, mimpi besar seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Perumahan Rakyat bisa jadi sekadar angan-angan.

“Dengan infrastruktur digital yang aman, program seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Perumahan Rakyat dapat berjalan lebih efektif dan terpercaya, ” jelasnya.

Rapat koordinasi di Bogor itu bukan sekadar pertemuan formalitas. Di sanalah lahir kesepakatan penting, termasuk pembentukan Forum Koordinasi & Komunikasi Keamanan Siber (FK3S). Forum ini akan menjadi wadah kolaborasi lintas kementerian/lembaga dalam menghadapi berbagai ancaman siber. Target ambisius pun dicanangkan: skor GCI Indonesia harus meroket hingga 90% pada tahun 2027.

Untuk mencapai target tersebut, Kemenko Polhukam mengajak 14 kementerian/lembaga untuk berpartisipasi aktif menyusun strategi jitu menangkal cybercrime. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang aman dan kondusif bagi kemajuan bangsa.

Keterlibatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian PANRB, Bappenas, dan Kepolisian RI dalam rapat tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi tantangan keamanan siber. Setiap instansi akan menunjuk focal point yang bertugas mengawal implementasi strategi nasional di bidang masing-masing.

Langkah Kemenko Polkam ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia tidak main-main dalam menjaga kedaulatan digitalnya. Dengan strategi yang matang dan kolaborasi yang solid, diharapkan Indonesia mampu menjadi pemain utama di dunia siber yang aman dan terpercaya.***