Dandim 0602/Serang Tandatangani Deklarasi Stop Percaloan Wujudkan Rekrutmen Tenaga Kerja Yang Adil

Serang – Komandan Kodim (Dandim) 0602/Serang, Letnan Kolonel (Letkol) Arm Oke Kistiyanto, menandatangani deklarasi "Stop Percaloan" dengan tema "Melalui Pembangunan Komitmen Bersama untuk Rekrutmen Tenaga Kerja yang Adil dan Transparan", bertempat di Kawasan Modern Industrial Estate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Selasa (08/07/2025). 

Kehadiran Dandim ini, sebagai bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemberantasan, khususnya praktik calo tenaga kerja yang merugikan masyarakat.  

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, PT Modern Industrial Estate, dan Direktorat Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja (Binwasnaker). 

Deklarasi ini bertujuan menciptakan sistem rekrutmen yang terbuka, adil, dan bebas dari pungutan liar, sehingga hak-hak pencari kerja dapat terlindungi.  

Usai acara tersebut, Letkol Oke Kistiyanto menjelaskan bahwa TNI siap mendukung penuh, upaya pemerintah dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang sehat. 

"Praktik calo tenaga kerja tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi. Kami akan bersinergi dengan instansi terkait, untuk memastikan rekrutmen berjalan transparan, "** tegasnya.  

Dandim 0602/Serang juga mengajak masyarakat untuk melaporkan, segala bentuk praktik calo atau pungutan liar dalam proses rekrutmen. 

"Mari kita bersama-sama, menciptakan lapangan kerja yang adil dan bebas dari kecurangan. TNI siap menjadi pengawal dalam mewujudkan hal ini, dengan bekerjasama dengan aparat kepolisian, " pungkas Letkol Oke Kistiyanto.

Deklarasi tersebut ditandatangani Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Dandim 0602/Serang, Bupati Serang diwakili Wakil Bupati Serang, Kapolres Kabupaten Serang, Pengelola Kawasan Modern Industrial Estate, Pengelola Perusahaan, Perwakilan APINDO, Perwakilan Serikat Pekerja, Perwakilan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta dan Perwakilan Tokoh Masyarakat serta Perwakilan Bursa Kerja Khusus juga Perwakilan Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja. Mereka semua menandatangani deklarasi kometmen, guna menghentikan praktik percaloan.