Transparansi Menjadi Mata Rantai yang Paling Penting
Setiap kebijakan publik pada dasarnya dapat diperdebatkan. Namun, dalam negara hukum, perdebatan seharusnya tidak berhenti pada perbedaan pendapat mengenai hasil akhir suatu kebijakan, melainkan juga menyentuh proses hukum yang melahirkannya.
Dalam konteks Laoli, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menjelaskan sejumlah tahapan penting, mulai dari keberadaan Nota Kesepakatan (MoU) tahun 2006, hibah tanah dari PT Vale Indonesia pada 2022, penerbitan Hak Pengelolaan (HPL) pada 2024, hingga pemanfaatannya untuk mendukung pengembangan kawasan industri.
Penjelasan tersebut merupakan bagian penting dalam membangun pemahaman publik. Namun, apabila seluruh proses itu memang berlangsung sesuai ketentuan, maka keterbukaan atas mata rantai administrasi yang menghubungkan setiap tahapan justru akan semakin memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Dalam prinsip good governance, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen untuk membangun kepercayaan publik. Semakin besar dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat, semakin tinggi pula kebutuhan agar dasar hukum dan proses administrasinya dapat diuji secara terbuka.
Dalam perkara Laoli, setidaknya terdapat beberapa mata rantai administrasi yang menarik untuk dijelaskan secara lebih rinci kepada publik.
Pertama, bagaimana hasil kajian teknis yang mengubah peta indikatif dalam MoU 2006 menjadi peta bidang yang kemudian menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Pakai pada 2007.
Kedua, bagaimana penyelesaian kewajiban penyediaan lahan kompensasi setelah terbitnya Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2008 yang memperkenalkan alternatif melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Apabila memang terjadi perubahan mekanisme, publik tentu berkepentingan mengetahui dasar administratif yang melandasinya.
Ketiga, bagaimana status hukum tanah tersebut berkembang hingga memungkinkan dilaksanakannya hibah kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada 2022, sebelum akhirnya diterbitkan Hak Pengelolaan pada 2024 dan dimanfaatkan melalui kerja sama dengan PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP).
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk membangun asumsi adanya pelanggaran hukum. Sebaliknya, seluruh pertanyaan itu justru berangkat dari prinsip bahwa setiap tindakan administrasi negara idealnya dapat ditelusuri, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan.
Antara Kepastian Hukum dan Kepercayaan Publik
Dalam hukum administrasi, suatu keputusan tidak berdiri sendiri. Setiap keputusan merupakan bagian dari rangkaian tindakan hukum yang saling berkaitan. Karena itu, kekuatan suatu keputusan administratif tidak hanya diukur dari sah atau tidaknya keputusan tersebut, tetapi juga dari konsistensi proses yang melahirkannya.
Hak Pengelolaan yang diterbitkan pada 2024, misalnya, dapat saja memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, kekuatan tersebut akan semakin kokoh apabila seluruh tahapan sebelumnya dapat dijelaskan secara utuh, mulai dari proses penyediaan lahan kompensasi, perubahan status hak, hingga mekanisme peralihan aset kepada pemerintah daerah.
Sebaliknya, apabila masih terdapat mata rantai administrasi yang belum memperoleh penjelasan memadai, ruang pertanyaan hukum akan tetap muncul. Bukan karena keputusan terakhir otomatis menjadi tidak sah, melainkan karena publik belum memperoleh gambaran lengkap mengenai proses yang mendahuluinya.
Dalam negara demokrasi, kondisi seperti itu merupakan hal yang wajar. Transparansi bukan dimaksudkan untuk melemahkan pemerintah, melainkan menjadi sarana memperkuat legitimasi setiap kebijakan yang diambil.
Kesempatan Menunjukkan Tata Kelola yang Baik
Polemik Laoli pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai penguasaan sebidang tanah atau sengketa antara pemerintah dan masyarakat. Kasus ini juga menjadi cerminan bagaimana tata kelola administrasi pertanahan dijalankan ketika suatu tanah mengalami perubahan fungsi yang sangat signifikan.
Tanah yang pada awalnya dipersiapkan sebagai bagian dari mekanisme kompensasi atas penggunaan kawasan hutan kemudian berkembang menjadi aset pemerintah daerah dan selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung investasi kawasan industri. Transformasi seperti ini bukanlah sesuatu yang dilarang oleh hukum sepanjang seluruh prosesnya berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.
Justru karena nilai strategis tanah tersebut semakin besar, kebutuhan akan transparansi administrasi menjadi semakin penting.
Publik berhak mengetahui bagaimana setiap tahapan perubahan itu berlangsung, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan pemerintahan yang baik.
Apabila seluruh dokumen administrasi yang menjadi mata rantai perubahan status tanah dapat dijelaskan secara terbuka beserta dasar hukumnya, maka legitimasi kebijakan pemerintah justru akan semakin kuat. Sebaliknya, apabila masih terdapat tahapan yang belum pernah dipublikasikan atau dijelaskan secara memadai, ruang diskusi dan pertanyaan hukum akan tetap terbuka sebagai bagian dari mekanisme kontrol dalam negara demokrasi.
Pada akhirnya, substansi persoalan Laoli tidak semata-mata terletak pada siapa yang menguasai tanah hari ini. Yang lebih penting adalah apakah perjalanan hukum tanah tersebut—sejak dirancang sebagai lahan kompensasi pada 2006 hingga menjadi aset strategis pemerintah daerah hampir dua dekade kemudian—dapat ditelusuri secara utuh, transparan, dan konsisten dengan kerangka hukum yang melandasinya.
Di situlah esensi negara hukum. Bukan hanya adanya keputusan administratif, tetapi adanya jejak hukum yang menjelaskan mengapa keputusan itu lahir, bagaimana prosesnya berlangsung, dan atas dasar kewenangan apa keputusan tersebut diambil. Ketika seluruh mata rantai itu dapat dibuka kepada publik, maka yang diperoleh bukan sekadar kepastian hukum, melainkan juga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. (Tim Redaksi)
