Bukan Sekadar Sengketa Lahan
LUWU TIMUR – Polemik mengenai penggusuran petani di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kabupaten Luwu Timur, selama beberapa pekan terakhir lebih banyak diperdebatkan dari sudut pandang penguasaan fisik tanah. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menegaskan penertiban dilakukan berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) yang diterbitkan pada 2024, setelah PT Vale Indonesia Tbk menghibahkan lahan tersebut melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 2022.
Di sisi lain, masyarakat mempertanyakan dasar historis maupun yuridis penguasaan tanah tersebut. Perdebatan pun berkembang menjadi persoalan mengenai siapa yang paling berhak atas lahan itu.
Namun, jika ditarik lebih jauh, terdapat pertanyaan yang justru lebih mendasar dan belum banyak memperoleh jawaban di ruang publik: bagaimana proses hukum yang mengubah tanah yang semula disiapkan sebagai lahan kompensasi pembangunan PLTA Karebbe hingga akhirnya menjadi aset Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan industri?
Pertanyaan tersebut penting karena menyangkut rantai legalitas (legal chain) perubahan status tanah. Dalam hukum administrasi negara, legitimasi suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sah atau tidaknya keputusan terakhir, tetapi juga oleh keterhubungan seluruh proses administrasi yang melahirkannya.
MoU Tahun 2006
Dalam konferensi pers di Makassar, Jumat (7/8/2026), Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menjelaskan bahwa pada 2006 PT International Nickel Indonesia (INCO), yang kini menjadi PT Vale Indonesia Tbk, membutuhkan lahan kompensasi sebagai konsekuensi pembangunan PLTA Karebbe.
Penjelasan tersebut sejalan dengan Nota Kesepakatan (MoU) antara PT INCO dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada 2006. Berdasarkan dokumen itu, pemerintah daerah berperan membantu mengidentifikasi sejumlah lokasi yang berpotensi memenuhi syarat sebagai lahan kompensasi.
Dokumen tersebut menunjukkan bahwa lokasi-lokasi yang dicantumkan dalam lampiran MoU masih bersifat alternatif. Bahkan Pasal 2 MoU secara eksplisit membuka kemungkinan perubahan lokasi berdasarkan hasil kajian lebih lanjut.
Artinya, peta yang melekat pada MoU bukan serta-merta merupakan penetapan bidang tanah yang final, melainkan titik awal proses administrasi yang masih dapat berkembang sesuai hasil verifikasi teknis.
Penjelasan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Luwu Timur, Andi Muhammad Reza, yang menyebut lampiran MoU hanya bersifat indikatif, pada prinsipnya masih sejalan dengan konstruksi hukum tersebut.
Namun, justru dari titik inilah muncul kebutuhan akan penjelasan yang lebih utuh mengenai tahapan berikutnya.
Ketika Bidang Tanah Berubah
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menjelaskan bahwa setelah dilakukan kajian oleh instansi terkait, diterbitkan peta bidang yang kemudian menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Pakai atas nama PT INCO pada 2007.
Secara normatif, perubahan lokasi atau bentuk bidang tanah memang dimungkinkan karena ruang tersebut telah dibuka dalam MoU. Persoalannya bukan terletak pada boleh atau tidaknya perubahan dilakukan, melainkan pada apakah perubahan tersebut memiliki dasar administrasi yang dapat ditelusuri.
Dalam praktik administrasi pertanahan, setiap perubahan objek hak idealnya didukung oleh dokumen yang menjelaskan proses pengambilan keputusan, mulai dari hasil kajian teknis, rekomendasi instansi yang berwenang, hingga persetujuan administratif yang menjadi dasar perubahan.
Apabila bentuk bidang tanah dalam Sertifikat Hak Pakai tahun 2007 berbeda secara signifikan dibandingkan peta yang dilampirkan dalam MoU tahun 2006, maka perubahan tersebut semestinya memiliki jejak administrasi yang jelas.
Sampai saat ini, ruang publik belum memperoleh penjelasan mengenai siapa yang melakukan kajian tersebut, bagaimana rekomendasi teknisnya disusun, instansi mana yang memberikan persetujuan, serta dokumen apa yang menjadi dasar perubahan bentuk bidang tanah.
Pertanyaan itu bukan dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran prosedur. Sebaliknya, pertanyaan tersebut justru bertujuan memastikan bahwa seluruh tahapan perubahan memang berlangsung sesuai mekanisme administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam hukum administrasi negara, perubahan objek tidak cukup hanya dinyatakan telah terjadi. Setiap perubahan harus dapat ditelusuri melalui dokumen yang menunjukkan alasan, proses, dan kewenangan pejabat yang mengambil keputusan. Transparansi atas proses tersebut menjadi bagian penting dalam membangun legitimasi suatu kebijakan.
Karena itu, perdebatan mengenai bentuk peta sesungguhnya bukan semata-mata persoalan teknis pemetaan. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa perubahan dari peta indikatif menuju peta bidang berlangsung melalui prosedur yang terdokumentasi dengan baik sehingga dapat diverifikasi apabila sewaktu-waktu diperlukan. (Tim Redaksi)
