Bupati Solok Ikuti Rakor Penerapan SPM se-Sumbar, Dorong Pelayanan Dasar Lebih Optimal

PADANG – Bupati Solok, Jon Firman Pandu, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan se-Sumatera Barat yang digelar di Aula Istana Gubernur Sumbar, Padang, Selasa (5/8). Rakor ini mengusung tema “Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Sumatera Barat” dan dihadiri oleh seluruh kepala daerah, Ketua DPRD, dan Sekda se-Sumbar, termasuk Ketua DPRD Kabupaten Solok serta Sekda Kabupaten Solok, Medison.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, didampingi Wakil Gubernur Vasko Ruseimy. Rakor ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI, yakni Dirjen Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud dan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Suprayitno.

Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan pentingnya penerapan SPM sebagai fondasi utama dalam pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa standar pelayanan dasar harus terintegrasi dalam seluruh tahapan perencanaan, mulai dari Renstra, Renja, hingga RKPD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“SPM harus menjadi acuan utama dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, karena ini menyangkut hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah, ” ujar Mahyeldi.

Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, menyampaikan bahwa capaian pelaksanaan SPM di Sumatera Barat terus menunjukkan tren positif. Pada 2019, cakupan SPM masih berada di angka 60 persen, namun pada 2024 telah melonjak hingga 98 persen—melewati rata-rata nasional yang tercatat sebesar 87, 8 persen.

“Ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi antara Pemprov dan seluruh pemerintah kabupaten/kota. Peringkat Sumbar saat ini berada di posisi ke-7 secara nasional dalam hal pelaksanaan SPM, ” jelasnya.

Rakor ini juga menjadi ajang refleksi dan penguatan komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan pelayanan dasar kepada masyarakat. Acara ditutup dengan sesi diskusi interaktif dan penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan DPRD se-Sumatera Barat.

Dengan kehadiran Bupati Solok dalam forum strategis ini, diharapkan implementasi SPM di Kabupaten Solok semakin optimal, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, adil, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.