Teror OPM: Intimidasi dan Kekerasan yang Melanggar Hak Asasi Manusia di Papua

PAPUA - Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menjadi sorotan publik, setelah serangkaian aksi kekerasan dan intimidasi yang mereka lakukan dianggap melanggar berbagai prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM) yang seharusnya dihormati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tokoh masyarakat Papua dari wilayah Pegunungan Tengah, Yonas Tabuni, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang dihadapi oleh warga di wilayah tersebut. “Kelompok ini datang begitu saja ke kampung-kampung, mengambil hasil kebun warga, memaksa masyarakat memberikan logistik, bahkan mengancam mereka jika tidak patuh. Ini jelas pelanggaran HAM yang tak bisa diterima, ” tegas Yonas dalam keterangannya, Minggu (29/6/2025).

Lebih jauh, Yonas mengungkapkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh OPM tidak mengenal batasan, baik itu usia, pekerjaan, maupun status sosial. Guru, petani, tenaga medis, hingga anak-anak semuanya menjadi korban dari teror yang dilakukan kelompok separatis ini. “Kekerasan bukanlah jalan menuju keadilan. Sebaliknya, ini hanya menciptakan penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat yang sudah cukup menderita, ” ujarnya dengan penuh kekhawatiran.

Fransiskus Kobepa, Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Papua, menilai bahwa OPM telah melampaui batas-batas perilaku yang bisa diterima oleh kelompok separatis. Mereka tidak hanya menargetkan aparat keamanan, tetapi juga warga sipil yang tak bersalah. “Kami menerima banyak laporan tentang pemalakan, penodongan, bahkan penyiksaan yang dilakukan terhadap masyarakat oleh oknum-oknum bersenjata OPM. Ini jelas tidak dapat dibenarkan dalam perspektif HAM, ” jelasnya dengan tegas.

Catatan dari Komnas HAM Papua pun semakin memperlihatkan keprihatinan yang mendalam terhadap aksi-aksi OPM. Sejumlah kasus pelanggaran berat yang mereka lakukan termasuk penyanderaan terhadap guru dan tenaga kesehatan, pembakaran fasilitas publik, serta pembunuhan terhadap warga asli Papua yang dianggap tidak sejalan dengan perjuangan mereka. Semua ini menunjukkan bahwa OPM bukan hanya ancaman terhadap stabilitas keamanan, tetapi juga terhadap hak-hak dasar warga Papua yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Pelanggaran-pelanggaran ini semakin memperburuk kondisi di Papua, di mana masyarakat semakin merasa terpojok dan terancam hak-hak mereka untuk hidup aman dan damai. Aksi kekerasan dan intimidasi ini jelas menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa perjuangan untuk keadilan dan hak-hak manusia harus ditempuh dengan cara damai, bukan dengan teror yang hanya mengorbankan nyawa dan masa depan masyarakat. (Red)