Tanah Datar - Dalam suasana khidmat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna yang sangat krusial pada Kamis, 11 Juni 2026. Agenda utama adalah penyampaian Nota Penjelasan Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Momen penting ini menjadi refleksi perjalanan fiskal daerah selama setahun terakhir, sebuah cerita tentang pengelolaan keuangan yang membuahkan hasil positif.
Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita, dihadiri langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra beserta Wakil Bupati Ahmad Fadly. Kehadiran Forkopimda, Sekda, staf ahli Bupati, kepala OPD, dan para undangan lainnya menambah kekhidmatan forum. Ini menunjukkan betapa pentingnya agenda pertanggungjawaban keuangan ini bagi kemajuan Kabupaten Tanah Datar.
Bupati Eka Putra dalam sambutannya menekankan kewajiban fundamental kepala daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada legislatif. Ia menjelaskan bahwa Ranperda ini dilampiri laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta ikhtisar laporan kinerja dan keuangan BUMD, yang diserahkan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Proses ini adalah bagian tak terpisahkan dari akuntabilitas publik dan transparansi pengelolaan anggaran.
Melalui nota penjelasan tujuh halaman yang disampaikannya, Bupati Eka Putra memaparkan secara rinci realisasi APBD Tahun Anggaran 2025. Angka-angka yang terungkap sungguh menggembirakan. Pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp1.295.050.946.063, 81 berhasil terlampaui dengan realisasi mencapai Rp1.312.799.267.502, 24, atau tumbuh sebesar 101, 37%. Ini adalah bukti nyata kerja keras dan sinergi berbagai pihak dalam menggali potensi pendapatan daerah.
Sementara itu, anggaran belanja yang dialokasikan sebesar Rp1.333.857.237.785, 87 mengalami realisasi sebesar Rp1.250.621.580.777, 00, yang berarti tercapai 94, 76%. Angka ini menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran, di mana pengeluaran terkendali sesuai dengan perencanaan.
Yang paling menarik, Bupati Eka Putra mengungkapkan bahwa pada APBD Tahun Anggaran 2025, terdapat surplus anggaran sebesar Rp62.177.686.725, 24. Angka surplus ini, jika diakumulasikan dengan pembiayaan netto sebesar Rp43.806.291.722, 06, menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2025 yang fantastis, mencapai Rp105.983.978.447, 30. Perolehan ini tentu menjadi angin segar bagi pembangunan daerah.
Bupati menjelaskan lebih lanjut bahwa SILPA tersebut terdiri dari sisa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang peruntukannya sudah jelas, serta sisa DAU yang penggunaannya lebih fleksibel. Ini menunjukkan adanya pengelolaan dana yang cermat dan terarah.
Dengan penuh rasa syukur dan harapan, Bupati Eka Putra menyampaikan bahwa Ranperda yang diajukan ini menjadi sarana informasi yang memadai mengenai segala kebijakan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah, khususnya dalam mengelola keuangan selama tahun anggaran 2025. Ia juga tak lupa menyampaikan apresiasi mendalam.
“Terima kasih atas dukungan, kerjasama, dan kerja keras semua pihak, sehingga Kabupaten Tanah Datar meraih penghargaan-penghargaan yang cukup membanggakan, baik tingkat provinsi ataupun nasional, terutama kita mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dari BPK RI Perwakilan Sumbar untuk ke 15 kali dan 14 kali secara berturut-turut, ” tukasnya, dengan nada bangga yang terpancar.
Menanggapi penyampaian Bupati, Ketua DPRD Anton Yondra menginformasikan bahwa sidang paripurna akan dilanjutkan pada hari berikutnya. “Sidang akan dilanjutkan besok, untuk mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Nota Penjelasan Bupati Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, ” pungkasnya, menandakan bahwa proses pembahasan masih akan berlanjut.(**)
