JAKARTA – Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) mengingatkan masyarakat agar tetap kritis dan tidak mudah terbawa arus berbagai narasi politik yang berkembang di ruang publik. Di tengah dinamika politik nasional dan ketidakpastian global, masyarakat diminta mewaspadai kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk mengganggu stabilitas nasional dan menghambat agenda kemandirian bangsa.
Peringatan tersebut disampaikan Inisiator sekaligus Ketua Umum GKB-NU, Gus Hery Haryanto Azumi, menanggapi munculnya berbagai isu dan rencana aksi protes terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini tengah menjalankan sejumlah program strategis di bidang pangan, energi, dan penguatan ekonomi nasional.
Menurut Gus Hery, dalam waktu kurang dari dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, berbagai kebijakan telah diarahkan untuk memperkuat fondasi kedaulatan nasional. Mulai dari penguatan ketahanan pangan, kemandirian energi, hilirisasi sumber daya alam, hingga peningkatan nilai tambah ekonomi di dalam negeri.
"Presiden Prabowo berupaya memastikan kekayaan alam Indonesia tidak lagi hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah di dalam negeri agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat. Begitu pula dengan upaya memperkuat ketahanan pangan dan energi yang menjadi syarat utama bagi kemandirian bangsa, " ujar Gus Hery di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa agenda hilirisasi dan penguatan penguasaan negara terhadap rantai produksi sumber daya strategis merupakan langkah penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pihak luar. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut juga berpotensi menimbulkan resistensi dari kelompok-kelompok yang selama ini diuntungkan oleh pola ekonomi lama.
Karena itu, Gus Hery menilai masyarakat perlu lebih cermat membaca berbagai perkembangan politik yang terjadi. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan muncul upaya-upaya tertentu untuk membangun ketidakpercayaan publik, memperlemah legitimasi pemerintah, atau menciptakan instabilitas politik yang pada akhirnya menghambat agenda kemandirian nasional.
"Kami melihat ada kemungkinan munculnya berbagai manuver yang bertujuan mengganggu kepercayaan publik terhadap program-program strategis pemerintah. Masyarakat harus mampu memilah mana kritik yang konstruktif dan mana narasi yang berpotensi mengarah pada pembelahan sosial serta instabilitas politik, " katanya.
GKB-NU menegaskan bahwa program ketahanan pangan, kemandirian energi, dan hilirisasi industri merupakan agenda jangka panjang yang membutuhkan konsistensi, dukungan publik, serta suasana politik yang kondusif. Tanpa stabilitas nasional, berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat akan sulit berjalan optimal.
Meski demikian, Gus Hery menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Yang perlu dijaga adalah agar kritik dan gerakan politik tetap berada dalam koridor konstitusi, berlandaskan fakta, serta mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
"Kami tidak ingin Indonesia kembali terjebak dalam polarisasi yang berkepanjangan. Yang dibutuhkan saat ini adalah pengawasan yang sehat, kritik yang objektif, dan partisipasi publik yang konstruktif untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai kepentingan rakyat, " tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, GKB-NU juga mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari tokoh masyarakat, kalangan akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga generasi muda, untuk bersama-sama menjaga persatuan nasional.
Menurut Gus Hery, di tengah persaingan geopolitik dan ekonomi global yang semakin kompleks, stabilitas nasional merupakan aset yang sangat berharga. Hanya dengan persatuan, Indonesia dapat menjaga momentum pembangunan, memperkuat kedaulatan ekonomi, dan mewujudkan cita-cita besar menjadi bangsa yang mandiri dan berdaya saing.
"Perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun jangan sampai perbedaan itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi bangsa yang kuat, mandiri, dan berdaulat. Kepentingan nasional harus selalu menjadi prioritas bersama, " pungkasnya. (PERS)
