Kejahatan OPM Meningkat, Tokoh Papua Desak Penegakan Hukum Tegas untuk Keamanan Rakyat

PAPUA - Kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kini semakin terang-terangan melakukan kejahatan yang tak bisa lagi dianggap sebagai ekspresi politik. Aksi-aksi kekerasan yang terus berlangsung mulai dari pembunuhan warga sipil, pembakaran fasilitas umum, penyanderaan, hingga perampokan sudah melampaui batas dan tergolong tindak pidana berat yang mencederai hak asasi manusia serta merusak tatanan sosial di Papua. Selasa 8 Juli 2025.

Yonas Wakerkwa, tokoh adat dari Kabupaten Intan Jaya, dengan tegas menyatakan bahwa tindakan OPM kini tidak bisa lagi disebut sebagai perjuangan, melainkan kriminalitas murni. "Mereka membunuh warga sipil, merampas harta masyarakat, membakar sekolah dan rumah sakit. Itu bukan perjuangan, itu pelanggaran hukum. Jangan lagi dibenarkan dengan alasan politik, " ujarnya, Selasa (8/7/2025).

Selama beberapa tahun terakhir, serangan OPM telah merenggut puluhan nyawa warga sipil yang tak berdosa. Serangan ini tidak hanya terjadi di jalan raya, pasar tradisional, atau tempat ibadah, tetapi juga menyasar tenaga medis, guru, dan berbagai fasilitas publik seperti puskesmas, sekolah, dan rumah ibadah yang dibakar atau dijarah.

Pendeta Yeremia Telenggen, tokoh gereja dari Kabupaten Puncak, mengutuk keras kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis ini. "Tidak ada dasar yang sah dalam ajaran iman maupun adat untuk menyiksa sesama manusia. Ini adalah pelanggaran moral dan hukum yang sangat berat, dan harus diproses hukum, bukan disanjung sebagai perjuangan, " tegasnya.

Selain kekerasan fisik, OPM juga aktif menyebarkan propaganda yang menyesatkan masyarakat Papua. Mereka memutarbalikkan fakta dan menyebarkan hoaks yang memecah belah persatuan masyarakat. Tujuan utama dari propaganda ini adalah menciptakan ketakutan di kalangan rakyat dan menarik simpati dari pihak yang belum memahami situasi secara utuh.

Benyamin Kogoya, tokoh pemuda asal Yahukimo, juga menilai bahwa OPM tidak hanya menjadi musuh pemerintah, tetapi juga musuh rakyat Papua. "Mereka menghambat pendidikan, mengancam guru, membunuh petani, dan membuat mama-mama Papua takut jualan di pasar. Ini sudah jelas tindakan kriminal. Jangan lagi masyarakat diam!" serunya.

Desakan untuk menindak tegas OPM dari berbagai kalangan terus bergema. Tokoh masyarakat dari berbagai daerah mendesak agar aparat penegak hukum menggunakan pendekatan hukum pidana, dan tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan dalam menangani kelompok ini. Hal ini dianggap penting agar kejahatan yang dilakukan OPM tidak terus berlanjut dan agar masyarakat Papua dapat kembali merasakan kehidupan yang aman dan damai.

(Apk/Red1922)