Jalur Poros Provinsi Tondong Tallasa Terancam Putus, Empat Desa dan Dua Desa Perbatasan Tondong Tallasa Bone Barru Bisa Terisolasi

PANGKEP SULSEL— Jalur poros Provinsi Sulawesi Selatan yang melintasi Desa Bantimurung, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) longsor. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi memutus akses transportasi dan mengisolasi sejumlah desa dan wilayah perbatasan.

Empat desa yang berada di wilayah Kecamatan Tondong Tallasa, yakni Desa Tondong Kura, Desa Lanne, Desa Bonto Birao, dan Desa Bantimurung sendiri menjadi yang paling terdampak. Keempat desa tersebut hanya memiliki satu jalur utama penghubung yang saat ini mengalami longsor dan keretakan serius sehingga terancam akses jalur putus.

Selain wilayah lokal, kondisi ini juga mengancam mobilitas warga dari Kabupaten Bone dan Kabupaten Barru, khususnya yang berasal dari Kampung Buah Kabupaten Bone dan Desa Bulo-Bulo Kabupaten Barru. Masyarakat dari daerah-daerah tersebut setiap hari melintasi jalur poros ini sebagai satu-satunya akses antar kabupaten.

Menurut warga setempat, longsor dan keretakan di badan jalan sudah mulai melebar dan menjalar, hujan yang terus turun beberapa hari terakhir memperparah kondisi lereng jalan. Jika tidak segera dilakukan tindakan darurat, warga khawatir akses utama akan putus total dalam waktu dekat.

"Sudah sangat rawan, pinggiran jalan itu sangat dalam dan berbahaya. Kalau hujan terus dan tidak diperbaiki, bukan hanya putus, bisa-bisa kendaraan terperosok, " ungkap salah satu warga Desa Bantimurung, Senin (8/7/2025).

Pelaksana Tugas (PLT) Camat Tondong Tallasa menyatakan telah meninjau langsung bersama kepala desa Bantimurung dan warga mengenai kondisi jalan tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak kecamatan akan segera menyurat resmi kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk meminta penanganan segera.

"Jalan ini bukan sekadar jalur lokal, tapi penghubung vital antar kabupaten. Jika putus, dampaknya sangat luas, " ujar PLT Camat saat ditemui di ruang kerjanya. Ia berharap pemerintah provinsi segera mengalokasikan bantuan atau proyek tanggap darurat.

Pemerintah Desa juga disebut telah mengambil langkah awal dengan memberi tanda peringatan di area retakan, namun upaya ini dinilai belum cukup untuk menahan ancaman longsor yang semakin nyata.

Dengan semakin parahnya kondisi longsor  masyarakat berharap perhatian cepat dari instansi terkait agar tidak terjadi bencana infrastruktur yang bisa mengisolasi ribuan warga di kawasan tersebut.( Herman Djide)