Ungkap Dugaan Pemalsuan Data Perekrutan PPPK di Simalungun, Andre Andika Sinaga Desak Pembentukan Pansus

SIMALUNGUN-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun menemukan dugaan pemalsuan data dalam perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Simalungun dan mendesak pembentukan pansus.

“Pengusul pembentukan panitia khusus (pansus) DPRD Simalungun untuk mengusut dugaan pemalsuan data dalam perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ”ujar Anggota DPRD Kabupaten Simalungun, Andre Andika Sinaga, Kamis (31/7/2025),

Andre Andika Sinaga mengungkap sejumlah temuan janggal dari hasil survei lapangan yang dilakukan bersama timnya ditemukan. dan usulan pembentukan pansus berangkat dari aduan para pemerhati pemerintahan dan investigasi awal yang ia lakukan secara langsung.

"Ada aduan masyarakat pemerhati, kemudian kita langsung survei lapangan dulu sebelum mengusulkan. Selain data yang kami himpun, ada juga masuk dari hasil lapangan dan kejanggalan paling utama yang ditemukan adalah dugaan pemalsuan data oleh sejumlah peserta seleksi PPPK.

Salah satunya adalah keberadaan nama dalam database Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak pernah terlihat bertugas di instansi terkait. Namun nama tersebut lolos dalam seleksi perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Simalungun

"Misalnya, seseorang tidak pernah nampak di Dinas A, tapi namanya masuk di data. Ini seperti data siluman. Sementara yang benar-benar sudah lama bekerja justru tidak terakomodasi, "terang Andre Andika Sinaga

Lebih lanjut, Andre juga menyoroti keberadaan salah satu peserta yang diduga pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam Pemilu 2024. Padahal, sesuai ketentuan, pencalegan mewajibkan peserta keluar dari instansi manapun,

"Waktunya tidak memungkinkan. Pemilu baru setahun lalu. Seharusnya ketika mencaleg, dia keluar dari instansi. Tapi sekarang justru ada namanya dalam data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Simalungun. Ini patut dipertanyakan, " ujarnya.

Ia juga menyebut temuan lain, yakni adanya peserta yang masuk sebagai guru di sekolah padahal sebelumnya tidak pernah terdaftar sebagai tenaga pendidik. "Indikasinya banyak data tidak sesuai. Ini menimbulkan ketidakadilan, karena orang yang tidak seharusnya lolos justru dapat hak

Dengan temuan-temuan tersebut, DPRD Simalungun berharap pansus dapat segera terbentuk untuk melakukan penelusuran secara menyeluruh, demi menjaga integritas dan keadilan dalam sistem perekrutan PPPK di Kabupaten Simalungun.

Sebelumnya, sebelas anggota DPRD Kabupaten Simalungun secara resmi mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas dugaan penyimpangan dalam proses perekrutan PPPK di lingkungan Pemkab Simalungun.