Rapim Semester I Kementerian ATR/BPN: Menteri Nusron Minta Evaluasi Tunggakan dan Layanan Elektronik

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara tegas meminta jajarannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunggakan layanan pertanahan di berbagai Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi Semester I Tahun 2025 di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Dalam arahannya, Menteri Nusron menugaskan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Kapusdatin, serta tenaga ahli, untuk segera melakukan identifikasi dan pemetaan menyeluruh terhadap layanan yang mengalami keterlambatan penanganan.

“Tolong dibantu Kapusdatin dan tenaga ahli, betul-betul di-review ada berapa tunggakan di tiap Kantah. Permohonan layanan apa pun yang nyangkut, ada di mana saja. Ini harus segera ditindaklanjuti, ” tegasnya.

Menurut laporan Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Kapusdatin), hingga saat ini baru 58 Kantah yang layanan online-nya aktif. Padahal, mayoritas layanan nasional justru didominasi oleh 125 Kantah lainnya yang belum terintegrasi penuh secara digital. Kondisi inilah yang menurut Menteri Nusron menjadi penyebab utama banyaknya keluhan masyarakat terhadap layanan pertanahan.

Menteri Nusron juga menekankan pentingnya identifikasi hambatan dalam proses pelayanan, termasuk keterlibatan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Evaluasi akan difokuskan pada layanan dasar seperti penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) untuk masyarakat kecil.

“Kalau perlu, semua proses itu langsung terkoneksi dengan notaris atau PPAT, supaya kita tahu bottleneck-nya di mana, apakah di notaris atau di Kantah, ” ujarnya.

Rapim yang digelar dalam dua tahap ini dibuka dengan pemaparan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, yang membahas data pelayanan, evaluasi anggaran, serta registrasi regulasi yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan.

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, memaparkan perkembangan penyusunan Peraturan Menteri terkait jalur karier (career path) di lingkungan Kementerian ATR/BPN, sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan SDM.

Mengakhiri rapat, Inspektur Jenderal (Irjen) Dalu Agung Darmawan menyampaikan laporan pengawasan internal, termasuk tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Rapim Evaluasi Semester I Tahun 2025 ini diikuti secara luring oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran mengikuti rapat secara daring dari seluruh Indonesia.

Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat transformasi digital, meningkatkan pelayanan publik, serta menuntaskan berbagai tunggakan layanan demi mewujudkan kepastian hukum atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.