Jakarta - Tragedi gugurnya lima peserta Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Juni 2026 ini harus menjadi momentum evaluasi total pemerintah.
Kehilangan nyawa Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari bukan sekadar angka statistik, melainkan alarm keras bagi tata kelola program negara.
Di tengah duka yang mendalam, publik kini sah-sah saja mempertanyakan: apakah doktrin militer relevan untuk mencetak manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ?
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Mensesneg Prasetyo Hadi memang telah bergerak cepat memerintahkan investigasi serta memberikan santunan. Namun, langkah mitigasi pasca-kejadian tidak boleh mengaburkan akar persoalan utama.
Di sini, kritik yang dilontarkan peneliti Poshdem Universitas Andalas, Feri Amsari, menemukan pembenaran moral dan administratifnya. Negara berpotensi melakukan malapraktik birokrasi jika memaksakan metode pelatihan yang tidak sinkron dengan fungsi kerja riil di lapangan.
Kementerian Pertahanan, melalui Kapus Komcad Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan, berargumen bahwa porsi pelatihan sudah terukur dan bertujuan membentuk kedisiplinan serta integritas.
Argumen ini tidak sepenuhnya salah; integritas dan ketahanan mental memang modal krusial untuk mengelola aset publik di akar rumput. Namun, ketika implementasi di lapangan merenggut nyawa, klaim bahwa pelatihan ini "tidak berat" dan "ramah disabilitas" secara otomatis runtuh di hadapan fakta. Kedisiplinan tidak boleh ditukar dengan keselamatan jiwa.
Padahal, urgensi kehadiran KDKMP di tengah ketidakpastian geopolitik global saat ini sangatlah nyata. Masyarakat membutuhkan bantalan ekonomi berbasis gotong royong yang kuat untuk menghadapi inflasi dan tekanan ekonomi. Sebanyak 30.000 sarjana ini mengemban misi suci untuk menghidupkan kembali marwah koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.
Namun, tantangan terbesar koperasi di era modern bukanlah ketahanan fisik di medan latihan, melainkan ketahanan digital di medan pasar bebas. Musuh nyata koperasi hari ini bukan agresi militer, melainkan efisiensi korporasi raksasa.
Untuk memenangkan persaingan, 30.000 calon manajer ini seharusnya didoktrin dengan literasi teknologi yang radikal, bukan strategi baris-berbaris. Transformasi koperasi modern wajib bertumpu pada tiga poros utama :
Digitalisasi Operasional: Mengubah sistem pencatatan manual menjadi ekosistem digital yang transparan dan akuntabel.
Kemandirian Ekosistem: Membangun rantai pasok lokal yang solid dari desa hingga ke kota tanpa ketergantungan tengkulak.
Keunggulan Pelayanan: Memastikan asas kekeluargaan koperasi dikonversi menjadi layanan anggota yang responsif dan menyejahterakan.
Koperasi tidak perlu bertransformasi menjadi marketplace raksasa untuk mengalahkan kapitalisme global. Teknologi harus digunakan untuk memperkuat efisiensi internal dan mempererat ikatan dengan anggota.
Pemerintah harus membuktikan bahwa mereka mampu melahirkan penggerak ekonomi desa yang tangguh tanpa harus mengorbankan nyawa generasi muda.
Evaluasi Latsarmil SPPI harus berujung pada pergeseran paradigma pelatihan: dari yang bernuansa militeristis menjadi teknokratis digital. Hanya dengan cara itulah, pengorbanan lima kader terbaik yang telah gugur tidak menjadi sia-sia.
