Wabup Barru Soroti Potensi PBB dan Optimalisasi Dana Kesehatan

Barru, 22 Juli 2025 – Pemerintah Kabupaten Barru hari ini menggelar High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM - TP2DD) sekaligus Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan II Tahun 2025. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Barru, Abustan, ini berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan, Lantai V MPP Kantor Bupati Barru, dan dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Barru, jajaran perangkat daerah, Direktur RSUD La Patarai Barru, serta para Camat se-Kabupaten Barru.

​Optimalisasi PAD Jadi Sorotan Utama

​Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Abustan menyoroti beberapa sektor strategis yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pengelolaan pasar, serta pemanfaatan dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sektor kesehatan.

​Wabup Abustan secara khusus mengungkapkan bahwa masih banyak lahan di Kabupaten Barru yang belum terdaftar dalam sistem PBB, termasuk lahan milik pribadi yang telah dikelola puluhan tahun. "Kalau tanahnya bukan milik negara dan sudah dikuasai lama, kenapa tidak diberikan saja? Termasuk lahan yang sudah ada bangunannya. Ini harus dicek ulang, ” tegasnya, menekankan potensi besar PBB yang belum tergarap optimal.

​Ia juga menginstruksikan para camat, lurah, dan kepala desa untuk segera melakukan pendataan serta internalisasi seluruh potensi pajak di wilayah masing-masing. Dinas terkait juga diminta untuk tidak memberikan izin kepada pengembang yang belum menyelesaikan kewajiban PBB, termasuk pengajuan izin pemecahan lahan dan proses jual beli yang belum memenuhi syarat administratif.

​Evaluasi Sektor Pasar dan Serapan Dana Kesehatan

​Dalam evaluasi sektor pasar, Wabup Abustan menyatakan ketidakpuasannya atas laporan pendapatan yang tidak lengkap, karena tidak memuat target dan realisasi. "Bagaimana kami bisa mengevaluasi jika dalam laporan tidak tercantum target pendapatan dan realisasi, " ujarnya, meskipun mengapresiasi adanya peningkatan retribusi dari sektor ini.

​Menanggapi hal tersebut, Pj. Sekda Abu Bakar meminta dinas terkait bersama seluruh kepala pasar dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk mencatat secara rinci data tunggakan, tahun dan bulan, serta memisahkan antara penerimaan berjalan dan penerimaan piutang. Penyetoran retribusi pasar juga diwajibkan dilakukan setiap hari pasar berlangsung, bukan secara bulanan.

​Pj. Sekda Barru juga menyoroti sisa dana BOK yang belum terserap oleh para kepala puskesmas, termasuk dana transfer dari pusat yang berpotensi mengurangi transfer berikutnya jika tidak dimanfaatkan dengan baik. "Dana transfer ke daerah bisa dikurangi kalau serapan kita rendah. Ini merugikan daerah, ” jelasnya. Ia meminta agar seluruh dana yang masuk segera dibelanjakan untuk pelayanan kesehatan di masing-masing puskesmas, khususnya untuk perbaikan fasilitas seperti lampu, toilet, dan peralatan pendukung lainnya.

​Perbaikan Sistem Digital dan Tata Kelola Pemerintahan

​Terkait aplikasi pelayanan digital, Wabup Abustan menyoroti buruknya sistem aplikasi pembayaran digital, termasuk mobile banking yang tidak memberikan notifikasi pembayaran PBB, menyebabkan kebingungan dan kerugian bagi masyarakat. “Kalau aplikasinya tidak bisa dibenahi, cari bank lain. Jangan sampai rakyat jadi korban hanya karena aplikasi rusak, ” ujarnya tegas.

​Ia juga menambahkan agar dinas-dinas lain yang belum sempat dibahas dalam rapat segera menindaklanjuti dengan meningkatkan intensitas penagihan serta melakukan pembenahan dalam sistem pengelolaan guna mengoptimalkan penerimaan daerah dan memastikan setiap potensi pendapatan dapat digali secara maksimal.

​Di akhir arahannya, Wakil Bupati Barru menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membenahi sistem dan tata kelola pemerintahan secara total. Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk bekerja sesuai aturan, menghindari penyimpangan, dan senantiasa berorientasi pada pelayanan publik.