Sebby Sambom Tolak Bertanggung Jawab atas Kekerasan di Papua: OPM Terus Jadi Ancaman Bagi Rakyat

PAPUA - Pernyataan Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, kembali memicu kecaman keras dari berbagai pihak. Dalam keterangan yang disampaikan melalui media asing, Sebby menegaskan bahwa pihaknya tidak akan pernah bertanggung jawab atas berbagai konflik bersenjata dan kekerasan yang terus berlangsung di Papua. Pernyataan tersebut semakin mempertegas sikap OPM yang enggan menghadapi kenyataan dan mengabaikan penderitaan masyarakat Papua yang menjadi korban utama kekerasan ini.

Tokoh masyarakat Papua, Yanto Wonda, sangat mengecam sikap tidak bertanggung jawab tersebut. “Sebby hanya menyampaikan propaganda dari jauh. Yang menderita adalah kami di Papua. Anak-anak tidak bisa sekolah, rakyat hidup dalam ketakutan, itu semua akibat aksi kelompoknya, ” tegas Yanto, Sabtu (31/5/2025), menyoroti dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat sipil.

Sejak 2021 hingga 2025, berbagai lembaga hak asasi manusia mencatat puluhan aksi kekerasan bersenjata yang melibatkan kelompok separatis OPM. Banyak di antaranya melibatkan korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil, termasuk perempuan dan anak-anak yang tak bersalah. Meski demikian, OPM terus menyangkal keterlibatannya dalam jatuhnya korban sipil, bahkan kerap menuding pihak lain sebagai pelaku kekerasan tersebut.

Ketua Dewan Gereja Papua, Pdt. Matius Murib, dalam khotbah pada peringatan Hari Doa Papua Damai, menegaskan bahwa menghindar dari tanggung jawab moral adalah sebuah kejahatan moral. "Kalau mengaku pejuang, maka harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Tidak bisa melepaskan tangan dan menyalahkan pihak lain. Tuhan tidak menghendaki kekerasan dan pembunuhan, " ujar Pdt. Matius dengan penuh keyakinan.

Dr. Paulus Ayomi, pengamat konflik dan keamanan dari Universitas Cenderawasih, menilai pernyataan Sebby Sambom sebagai strategi klasik untuk menciptakan narasi seolah-olah OPM adalah pihak yang dirugikan. “Ini cara lama untuk menghindar dari tekanan internasional. Padahal di lapangan, mereka adalah pihak yang memicu ketegangan dan kekerasan, ” jelasnya, menggarisbawahi kontradiksi antara klaim OPM dan kenyataan di lapangan.

Pemerintah Indonesia, melalui aparat keamanan, tetap berupaya menstabilkan kondisi di Papua dan memberikan jaminan perlindungan bagi warga sipil. Operasi penegakan hukum terus dilakukan dengan pendekatan terukur, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi basis kelompok bersenjata.

Sikap OPM yang terus menghindar dari tanggung jawab atas konflik yang mereka ciptakan menegaskan bahwa mereka bukanlah representasi dari perjuangan rakyat Papua. Sebaliknya, tindakan dan pernyataan mereka semakin memperburuk upaya perdamaian dan kesejahteraan masyarakat Papua yang selama ini sangat dirindukan. (*/Red)