Pemko Bukittinggi Hentikan Sewa Lahan Stasiun Lambuang, DPRD Dukung Langkah Evaluatif

Bukittinggi – Pemerintah Kota Bukittinggi memutuskan tidak melanjutkan kontrak sewa lahan milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan kuliner Stasiun Lambuang. Keputusan itu diambil karena pendapatan dari operasional tidak sebanding dengan besarnya biaya yang dikeluarkan Pemko, bahkan hingga akhir 2024.

Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengungkapkan, sejak tahun pertama hingga tahun ketiga, Pemko telah mengeluarkan biaya sewa mencapai lebih dari Rp6 miliar. Namun retribusi yang terkumpul selama tahun 2024 hanya sekitar Rp2, 4 juta.

“Biaya operasional Stasiun Lambuang mencapai Rp600 juta per tahun, tapi retribusi yang masuk hanya Rp2, 4 juta. Ini sangat tidak seimbang. Pemerintah memang tidak mencari untung, tapi setidaknya modal harus kembali, ” ujar Ramlan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Bukittinggi, Kamis (5/6/2025).

Ramlan menegaskan bahwa Pemko sudah berkomunikasi dengan PT. KAI dan tengah menunggu opsi kerja sama baru yang memungkinkan tanpa beban sewa. “Kita malah meminta kalau bisa sewa digratiskan agar pedagang tetap bisa memakai bangunan yang sudah kita bangun di sana, ” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menyatakan pihak legislatif mendukung langkah evaluatif yang dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan harus berorientasi pada efisiensi dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

“Kita sangat mengapresiasi keberanian Pemko mengevaluasi kerja sama ini secara terbuka. Kalau memang bebannya terlalu besar dan tidak ada dampak signifikan terhadap pendapatan daerah, maka penghentian kontrak adalah langkah yang tepat, ” kata Syaiful Efendi usai RDP.

Namun begitu, Syaiful juga berharap agar Pemko tetap mempertimbangkan nasib para pedagang yang menggantungkan penghidupan di lokasi Stasiun Lambuang.

“Ke depan kita harapkan ada skema yang lebih baik. Jangan sampai pedagang dirugikan. Kita sepakat, aset yang sudah dibangun Pemko jangan mubazir, dan PT. KAI sebagai pemilik lahan juga bisa melihat kepentingan sosial di balik kerja sama ini, ” ujarnya.

Saat ini, Pemko Bukittinggi masih menunggu respons resmi dari PT. KAI terkait usulan kerja sama alternatif. Hingga keputusan final ditetapkan, operasional Stasiun Lambuang masih dalam status transisi.(LS).