Menko Polkam Minta Penegakan Hukum tanpa Kompromi untuk Pelaku Karhutla

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan menegaskan, penanganan karhutla bukan lagi sekadar urusan teknis, melainkan sebuah misi penyelamatan masa depan bangsa.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla Riau yang digelar secara hybrid pada Rabu (23/7/2025), Menko Polkam menyampaikan instruksi tegas dari Presiden Prabowo Subianto. Bahwa karhutla adalah ancaman nyata yang harus dihadapi dengan prioritas tertinggi.

“Mari kita kerahkan kapasitas terbaik kita untuk melindungi rakyat, lingkungan, dan kredibilitas Indonesia di mata internasional, ” kata Menko Budi Gunawan.

Enam langkah strategis langsung diinstruksikan untuk segera dilaksanakan:

Enam Strategi Atasi Karhutla Riau

Pertama, percepatan pemadaman api. Kedua, deployment tim teknis Kementerian Kehutanan ke lapangan. Ketiga, audit konsesi di 21 kabupaten/kota terdampak. Keempat, moratorium izin baru untuk lahan gambut. Kelima, penegakan hukum tanpa kompromi terhadap pelaku pembakaran. Dan keenam, sanksi administratif maksimal, termasuk pencabutan izin konsesi bagi perusahaan yang terbukti lalai.

“Langkah tegas penegakan hukum atau law enforcement agar terus dilakukan secara konsisten oleh Polri dan Kejaksaan. Lakukan penindakan tegas tanpa pandang bulu, kemudian lakukan press release untuk efek deterrence. Koordinasikan dengan Kejaksaan untuk percepatan proses hukum, ” tegas Menko Polkam.

Diplomasi pun menjadi bagian penting dari strategi ini. Menjelang pertemuan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), Indonesia menunjukkan komitmen penuh terhadap kerjasama regional, bahkan membuka diri untuk pengawasan lintas batas kolektif.

“Indonesia juga terbuka terhadap penguatan kerja sama regional, termasuk pengawasan lintas batas secara kolektif, ” ungkap Budi Gunawan.

Di lapangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus berjibaku memimpin Desk Penanganan Karhutla. Operasi darat dan udara, termasuk water bombing dan modifikasi cuaca, menjadi andalan. Polri pun tak tinggal diam, dengan 31 tersangka telah ditetapkan dari 25 laporan kasus.

Sebagai seorang yang pernah merasakan dampak langsung kabut asap karhutla beberapa tahun lalu, saya sangat mengapresiasi ketegasan pemerintah dalam menangani masalah ini. Dulu, sekolah diliburkan, aktivitas terhambat, dan kesehatan terganggu. Semoga dengan langkah-langkah yang diambil saat ini, tragedi serupa tidak terulang lagi.

“Saya sangat yakin, dengan komitmen dan sinergi kita bersama, kita akan mampu mengatasi situasi darurat yang kini terjadi, ” pungkasnya.FR