Konektivitas Bengkulu-Enggano Pulih, Bahan Bakar Minyak dan Logistik Lancar

JAKARTA-Pelabuhan penyeberangan Baai Enggano-Bengkulu yang sempat terhenti akibat pendangkalan dinyatakan telah siap beroperasi secara optimal setelah melalui serangkaian uji coba olah gerak kapal.

Hal ini menjadi penanda penting pemulihan konektivitas laut ke Pulau Enggano yang sebelumnya sempat terisolir akibat pendangkalan alur pelayaran, "kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kamis 10 Juli 2025.

Dijelaskan, bahwa salah satu armada yang dioperasikan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), KMP Pulo Tello yang beroperasi melayani rute Bengkulu-Enggano telah berhasil menjalani uji coba olah gerak kapal di Pelabuhan Baai, Bengkulu.

“Sejak beberapa hari lalu, telah dilakukan uji coba keluar masuk kapal di Pelabuhan Pulau Baai. Dua kapal yang diuji coba, yakni KM M.H. Thamrin yang mengangkut 110 penumpang dan KMP Pulo Tello yang membawa mobil tangki BBM, keduanya berhasil berlayar dengan aman dan lancar menuju Pulau Enggano, ” ujar Menhub Dudy.

Uji coba ini dilaksanakan untuk memastikan kelayakan alur pelayaran yang sedang dalam proses pengerukan. Menhub menambahkan bahwa uji coba dilakukan dalam kondisi cuaca baik dan air laut pasang tertinggi. 

Sementara itu, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, menyatakan bahwa keberhasilan KMP Pulo Tello dalam uji coba bukan hanya menandai pemulihan layanan, tetapi juga penting bagi kelangsungan distribusi energi. 

“KMP Pulo Tello membawa tangki BBM yang dibutuhkan masyarakat di Enggano. Ini adalah jalur logistik vital, bukan sekadar rute penyeberangan biasa, ” tegas Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo

Heru menambahkan bahwa selama alur pelabuhan belum dapat dilintasi, ASDP bersama Basarnas, Lanal, Polair, dan KPLP tetap menjaga kesinambungan layanan menggunakan kapal pendukung untuk penumpang dan logistik. Kini, dengan alur kembali dibuka secara terbatas, layanan normal perlahan dipulihkan meski jadwal masih bersifat tentatif.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, ASDP juga memberikan diskon hingga 50% untuk kendaraan logistik, seperti pengangkut hewan kurban dan hasil pertanian. Penumpang yang menjalani rujukan medis ke fasilitas kesehatan juga difasilitasi dengan tiket gratis, termasuk tenaga kesehatan dari puskesmas dan dinas terkait.

ASDP mengapresiasi peran KSOP Kelas III Pulau Baai, PT Pelindo, dan Pemerintah Daerah Bengkulu yang telah bekerja cepat mengatasi pendangkalan. Proses pengerukan dilakukan dengan mengerahkan alat berat dan satu kapal keruk yang akan disiagakan jangka panjang guna menjaga kelancaran alur pelayaran ke depannya.

Untuk saat ini, ASDP masih menyesuaikan jadwal keberangkatan kapal berdasarkan kondisi cuaca dan kesiapan pelabuhan. Penumpang diimbau untuk hadir minimal satu jam sebelum keberangkatan dan membawa identitas diri sesuai ketentuan manifest. Pengawasan keselamatan dan kelayakan kapal juga diperketat sesuai arahan Kementerian Perhubungan.

KMP Pulo Tello menempuh rute sejauh 106 mil laut dari Bengkulu ke Enggano dengan waktu tempuh sekitar 12 jam. Dengan kapasitas 229 penumpang dan 22 kendaraan, kapal ini telah mengangkut 3.695 penumpang dan 574 kendaraan selama Januari hingga Juni 2025. “Transportasi laut seperti ini menjadi tulang punggung bagi mobilitas dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pulau, ” ucap Heru.

Heru menegaskan bahwa kehadiran ASDP di lintasan perintis merupakan amanah strategis. “Kami hadir bukan hanya sebagai operator transportasi, tetapi sebagai bagian dari kebijakan negara dalam menjamin konektivitas, ketahanan sosial, dan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah 3T, ” tegasnya.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, turut mengapresiasi langkah cepat pemerintah menangani terisolirnya Enggano. Dalam rapat paripurna DPR, ia menyebut bahwa terbitnya Inpres Nomor 2 Tahun 2025 merupakan bentuk nyata ketegasan Presiden dalam menjamin hak konektivitas bagi seluruh warga negara.

Rieke juga mengingatkan bahwa pendangkalan pelabuhan adalah ancaman serius bagi masa depan wilayah kepulauan. “Indonesia adalah negara kepulauan, dan pelabuhan adalah urat nadinya. Jika akses laut terganggu, maka kesejahteraan dan ketahanan wilayah juga ikut terdampak. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah dan DPR ke depan, ” ujarnya.