Pemkab Solok Gelar Audiensi Bahas Proyek Energi Panas Bumi di Kecamatan X Koto Singkarak

SOLOK — Pemerintah Kabupaten Solok menggelar audiensi penting membahas pengembangan energi panas bumi (geothermal) di wilayah Kecamatan X Koto Singkarak, Rabu (9/7/2025). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Solok Arosuka ini menjadi forum strategis untuk merespons berbagai isu dan kekhawatiran masyarakat terkait rencana eksplorasi geothermal di sejumlah titik potensial.

Audiensi dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Solok, H. Candra, yang didampingi Asisten II Deni Prihatni. Hadir pula sejumlah pejabat dan pihak terkait, antara lain Kepala ESDM Provinsi Sumbar, Kepala Dinas Kominfo Teta Midra, Kepala Kesbangpol Donly Wance Lubis, Camat X Koto Singkarak Chrismon Darma, Kabag SDA Anthony Saliza, serta perwakilan dari PT. EDC Panas Bumi Indonesia sebagai investor.

Dalam forum tersebut, Wabup H. Candra menegaskan pentingnya pendekatan edukatif untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai proyek ini, terutama terkait dampak lingkungan dan kesehatan. Ia bahkan mengusulkan pembuatan film dokumenter edukatif sebagai media sosialisasi, guna menjelaskan proses pengeboran, pengelolaan limbah, serta dampaknya secara ilmiah.

"Kami ingin masyarakat memahami geothermal berdasarkan data ilmiah, bukan hoaks yang menyamakan proyek ini dengan kasus Lapindo, " ujar Candra.

Asisten II Deni Prihatni menambahkan bahwa lokasi pengeboran telah dikaji secara teknis dan berada jauh dari kawasan pemukiman maupun objek wisata seperti Air Panas Bukik Boluluang. Pemerintah tetap membuka ruang komunikasi dan akan terus memantau dinamika sosial di lapangan.

Sementara itu, Zulfikar selaku perwakilan PT. EDC Panas Bumi Indonesia menyampaikan komitmen perusahaan untuk menjalankan proyek dengan prinsip keterbukaan dan kehati-hatian. Ia menegaskan bahwa eksplorasi ini tidak hanya berkontribusi terhadap energi bersih nasional, tapi juga memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.

Camat X Koto Singkarak, Chrismon Darma, dalam kesempatan itu menyuarakan keprihatinan terhadap munculnya narasi negatif yang belum didukung fakta. Ia menyebut adanya spanduk penolakan meski kegiatan eksplorasi belum dimulai.

"Kami terus menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat dan nagari untuk mencegah konflik dan menjaga stabilitas sosial, " tegas Chrismon.

Hasil audiensi ini akan dilaporkan kepada Bupati Solok sebagai bahan dalam menyusun strategi sosialisasi yang efektif kepada masyarakat di sekitar lokasi eksplorasi.