PANGKEP SULSEL - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), H. Muh. Lutfi Hanafi, mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam upaya menekan angka kemiskinan. Hal tersebut disampaikannya saat dihubungi melalui telepon seluler pada Selasa (30/6/2026).
Menurut H. Muh. Lutfi Hanafi, capaian tersebut menunjukkan adanya keseriusan pemerintah daerah dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap berbagai program yang telah berjalan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.
"Ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Pangkep terus bekerja mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasilnya mulai terlihat melalui penurunan angka kemiskinan, " ujarnya.
Berdasarkan data, Kabupaten Pangkep mencatat persentase penduduk miskin sebesar 1, 45 persen. Angka tersebut menempatkan Pangkep di kelompok daerah dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah di Sulawesi Selatan.
Dalam perbandingan antar daerah, Kabupaten Sidrap menjadi yang terendah dengan angka 0, 94 persen. Selanjutnya Bulukumba berada pada 0, 98 persen, disusul Soppeng 1, 07 persen, Jeneponto 1, 08 persen, dan Luwu Utara 1, 13 persen.
Kabupaten Wajo mencatat angka 1, 17 persen, Bantaeng 1, 22 persen, Takalar dan Enrekang masing-masing 1, 25 persen, serta Maros 1, 26 persen. Kota Parepare berada pada angka 1, 32 persen, Pinrang 1, 40 persen, dan Gowa 1, 41 persen.
Sementara itu, Sinjai dan Kepulauan Selayar masing-masing mencatat angka 1, 44 persen. Kabupaten Pangkep berada di posisi berikutnya dengan 1, 45 persen, disusul Bone 1, 48 persen dan Kota Palopo 1, 50 persen.
Kabupaten Luwu berada pada angka 1, 66 persen, Luwu Timur 1, 73 persen, Barru 2, 18 persen, sedangkan Toraja Utara dan Tana Toraja menjadi daerah dengan angka tertinggi, masing-masing sebesar 2, 78 persen.
H. Muh. Lutfi Hanafi menilai capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan di Pangkep untuk terus memperkuat program pemberdayaan masyarakat, khususnya di sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pengembangan potensi lokal yang menjadi kekuatan daerah.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD, khususnya Komisi II, akan terus mendukung kebijakan yang berpihak kepada peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk mendorong program-program yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga.
Menurutnya, keberhasilan menekan angka kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kolaborasi antara DPRD, pelaku usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat agar pembangunan berjalan lebih efektif dan merata.
Data tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus penyemangat bagi pemerintah daerah untuk terus menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan kerja sama yang baik, angka kemiskinan di Kabupaten Pangkep diyakini masih dapat terus ditekan pada tahun-tahun mendatang.( Herman Djide)
