JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) resmi menghentikan program Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Para peserta ini merupakan calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Langkah ini diambil setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan evaluasi menyeluruh menyusul insiden meninggalnya lima peserta latsarmil di barak latihan.
Pendekatan Baru: Lebih Edukatif dan Kurangi Fisik
Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa program pelatihan kini berganti nama dan sistem menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial.
"Dengan penyesuaian tersebut, kegiatan yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi. Termasuk kegiatan menembak tidak lagi menjadi bagian dari pelaksanaan latihan, " ujar Rico di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Kemhan kini menggeser fokus pendidikan pada aspek pembentukan karakter. Beberapa poin utama perubahan materi meliputi:
Fokus Kompetensi: Disiplin, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, dan kesiapan manajerial.
Metode Belajar: Lebih adaptif, edukatif, problem solving, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta.
Kesehatan dan Medis : Pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum latihan, penyesuaian porsi fisik oleh satuan TNI, serta penanganan medis yang cepat dan maksimal.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, menegaskan bahwa perubahan ini tidak akan menghilangkan esensi nilai kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan yang ingin dibentuk.
Sorotan DPR: Anggaran Rp1 Triliun dan Relevansi Kerja
Di sisi lain, program ini sempat menuai kritik tajam dari parlemen. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyoroti besarnya anggaran program yang mencapai total Rp45 juta per peserta. Dengan target 35.476 peserta di seluruh Indonesia, program nasional ini menguras anggaran negara hingga Rp1 triliun.
Hasanuddin merinci pembagian anggaran per orang tersebut:
Rp30 Juta (Pos Kemhan): Digunakan untuk pelaksanaan latihan militer menggunakan standar biaya pendidikan Komponen Cadangan (Komcad).
Rp15 Juta (Pos Kemenkop & KKP): Dialokasikan untuk substansi pelatihan perkoperasian selama 15 hari.
Politikus PDI Perjuangan ini menilai Latsarmil fisik bukan merupakan prioritas bagi calon manajer koperasi. Menurutnya, negara bisa menghemat triliun rupiah jika aspek militeristis tersebut dihapuskan sejak awal.
"Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka, " tegas Hasanuddin.
Melalui penyesuaian format baru dari Kemhan ini, diharapkan program pelatihan dapat berjalan lebih efektif, efisien, aman bagi keselamatan peserta, dan tetap tepat sasaran tanpa membebani APBN secara berlebihan.
