BUKITTINGGI – Perlindungan terhadap perempuan dan anak tak hanya menjadi urusan institusi, tapi tanggung jawab semua pihak. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kota Bukittinggi, Nauli Handayani, dalam podcast Sisi Lain Ashpen, Rabu (6/8/2025).
Hadir bersama Veronika Cynthia Dewi dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas P3APPKB, podcast tersebut dipandu Zulfamiadi, host Sisi Lain Ashpen, bertempat di studio Ashpen Jalan Tabek Tuhua No Simpang Panganak, Bukittinggi. Tema yang diangkat berfokus pada upaya nyata pemerintah dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Nauli mengungkapkan, meskipun angka laporan kasus kekerasan di Bukittinggi mengalami peningkatan, hal itu justru menjadi sinyal positif dari kesadaran masyarakat.
> “Alhamdulillah, masyarakat kini semakin berani melapor. Dulu, banyak korban memilih diam karena takut atau malu. Sekarang mereka sudah mulai bersuara dan mencari perlindungan, ” ujarnya.
Menurutnya, bentuk kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan psikologis seperti intimidasi dan tekanan verbal, disusul oleh kekerasan fisik dan seksual. Tak jarang, satu korban mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan sekaligus. Data Dinas P3APPKB juga menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi kelompok paling rentan, dengan mayoritas pelaku adalah laki-laki.
Nauli menekankan pentingnya edukasi untuk memutus mata rantai kekerasan yang kerap berulang.
“Kami ingin pola kekerasan itu berhenti. Edukasi menjadi kunci agar masyarakat berani melapor dan mau mengambil langkah pencegahan. Mari kita putus rantai kekerasan mulai dari keluarga sendiri, ” tegasnya.
Selain penanganan, Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi juga aktif dalam upaya preventif. Mereka menggencarkan kampanye kesadaran di sekolah-sekolah, membina aktivis perlindungan perempuan dan anak, serta memberikan pelatihan keterampilan bagi perempuan rentan, termasuk pelatihan memasak.
“Jika orang tua nyaman berdialog dengan anak, maka anak pun akan lebih terbuka bercerita. Ini salah satu langkah penting dalam mencegah kekerasan, ” tambah Nauli.
Sementara itu, Veronika Cynthia Dewi dari UPTD PPA menambahkan bahwa layanan yang diberikan Dinas P3APPKB tidak hanya berlaku untuk warga Kota Bukittinggi, tapi juga untuk korban dari luar daerah.
“Kami tetap memberikan layanan awal dan kemudian berkoordinasi dengan pihak provinsi bila diperlukan, ” jelas Veronika.
Dinas P3APPKB juga telah membentuk jejaring perlindungan di tingkat akar rumput melalui sanggar kelurahan dan unit penanganan kasus di sekolah-sekolah. Selain itu, tersedia layanan pengaduan 24 jam melalui nomor 0877-7764-6430 atau layanan nasional di 129.
Menutup sesi podcast, Nauli kembali mengingatkan bahwa semua pihak memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.
“Perlindungan anak dan perempuan adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak boleh ada lagi perbedaan dalam memperlakukan laki-laki dan perempuan. Mari kita saling berkolaborasi, ” tutup Nauli Handayani.
Podcast ini menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah dan media lokal untuk memperluas jangkauan edukasi dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak.(Lindafang)