LUBUK BASUNG — Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Agam menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Aula Utama DPRD Agam, Senin (15/6/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Agam H. Ilham, Lc., M.A., didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Risman itu dihadiri Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, Sekretaris Daerah Dr. Mhd Lutfi, anggota DPRD, serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
Dalam pandangan umumnya, seluruh fraksi menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan strategis terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi PKS mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Agam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 kali berturut-turut.
Fraksi PAN menyoroti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pemanfaatan SiLPA untuk membiayai usulan prioritas Musrenbang yang belum terealisasi serta penyelesaian hak-hak personel Satpol PP dan Damkar.
Sementara itu, Fraksi NasDem menekankan pentingnya evaluasi terhadap program yang belum mencapai target, terutama pada sektor pertanian. Fraksi Demokrat mendorong penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta pelayanan kesehatan yang lebih baik.
Fraksi Gerindra memberikan perhatian terhadap pengelolaan aset daerah agar lebih produktif dan mampu meningkatkan pendapatan daerah. Sedangkan Fraksi PPP menilai penggunaan APBD harus lebih diarahkan pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.
Adapun Fraksi Gabungan Golkar, Hanura, PBB, dan PKB menyoroti tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat dan mendorong lahirnya inovasi untuk meningkatkan PAD.
Ketua DPRD Agam H. Ilham berharap seluruh masukan yang disampaikan fraksi dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan APBD dan pembangunan daerah.
Rapat paripurna berlangsung lancar dan menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki agenda selanjutnya.
(Lindafang)
