DPD RI Turun Tangan Percepat AMDAL PT Conch di Kabupaten Barru

7 hours ago 5

​MAKASSAR - Komite II DPD RI mengambil langkah cepat untuk mengurai sumbatan investasi di Sulawesi Selatan. Melalui rapat koordinasi yang digelar di Gedung Perwakilan DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Rabu (8/7/2026), DPD RI memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Barru dan Komisi II DPRD Kabupaten Barru.

​Pertemuan strategis ini fokus membahas percepatan penyelesaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Conch sekaligus merumuskan strategi penguatan iklim investasi di Kabupaten Barru.

​Rapat dipimpin langsung oleh Senator DPD RI asal Sulawesi Selatan, Andi Waris Halid, S.S., M.M., didampingi Senator Matias Heluka, S.H., M.H. Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si. bersama jajaran pimpinan OPD.

Sementara dari legislatif, hadir Ketua Komisi II DPRD Barru Syamsu Rijal, Wakil Ketua Komisi II Herman Jaya, serta anggota komisi lainnya seperti Sharul Ramdani, Andi Mirza Riogi, dan Hj. Sri Wulandari.

​Senator Andi Waris Halid menegaskan bahwa rakor ini merupakan respons cepat DPD RI dalam mengawal aspirasi masyarakat terkait mandeknya proses AMDAL PT Conch.

Menurutnya, kepastian hukum dan kelengkapan dokumen lingkungan adalah hal mutlak agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

​"Penyelesaian dokumen lingkungan ini perlu mendapat perhatian serius agar memberikan kepastian bagi semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, maupun investor, " ujar Andi Waris.

​Merespons hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Selatan memastikan bahwa proses birokrasi tidak sedang dihambat. 

Pihaknya menyatakan seluruh tahapan penyusunan AMDAL masih berjalan on the track sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku, serta berharap bisa segera rampung.

​Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang, menggarisbawahi bahwa kehadiran investasi merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Ia memastikan bahwa seluruh proses perizinan yang menjadi porsi Pemkab Barru telah berjalan sesuai koridor hukum.

​Senada dengan eksekutif, Wakil Ketua Komisi II DPRD Barru, Herman Jaya, meminta semua pihak untuk menurunkan ego sektoral demi kemajuan daerah. 

Barru, menurutnya, sangat membutuhkan investasi untuk membuka lapangan kerja baru dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

​“Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, namun mari kita berpikir lebih jernih demi kemajuan Kabupaten Barru. Jangan hanya mementingkan ego pribadi hingga mengorbankan kepentingan daerah, " tegas Herman Jaya.

​Herman juga mengingatkan kembali komitmen penuh Bupati Barru dalam menyambut para pemodal yang ingin membangun daerah.

​"Sebagaimana komitmen Bupati Barru, pemerintah siap memberikan ‘karpet merah’ dan pelayanan zero cost (tanpa biaya tambahan) kepada investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Barru sesuai ketentuan yang berlaku, ” tambahnya.

​Pertemuan lintas lembaga ini diharapkan menjadi titik balik percepatan investasi di Barru. Sinergi antara DPD RI, Pemkab Barru, DPRD Barru, dan Pemprov Sulsel diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang sehat, kondusif, dan berkelanjutan.

​Langkah konkret ini tidak hanya bertujuan mempercepat operasional PT Conch secara legal, tetapi juga memastikan perlindungan lingkungan hidup tetap terjaga demi kesejahteraan jangka panjang masyarakat Kabupaten Barru.

Read Entire Article
Karya | Politics | | |