Chairudin Lubis: Sibuk Berpolitik dan Menjilat, Kinerja 100 Hari OPD Siantar Mengecewakan dan Harus Segera Dievaluasi

SIANTAR-Batas waktu program 100 hari kerja Walikota dan Bupati gelombang pelantikan pertama kepala daerah diseluruh Indonesia akan segera berakhir, termasuk di Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara (Sumut)

Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Siantar dibawa kepemimpinan Wesly-Herlina saatnya melakukan evaluasi besar-besaran untuk memperbaiki keseluruhan struktur pemerintahan kota Siantar, "ujar Chairudin Lubis, Jumat 02 Mei 2025.

Wesly Silalahi dalam pandangan kami cukup fair menunda perombakan birokrasi dan telah memberikan tantangan dan kesempatan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berupa gerakan 100 hari untuk melakukan kinerja yang lebih baik lagi di pemerintahan.

"Namun hasilnya bisa kita lihat sendiri bahwa tampaknya OPD-OPD ini lebih banyak mengurusi urusan politik, menjilat, melakukan gerakan-gerakan kontra produktif yang bertujuan menggembosi pemerintahan Wesly-Herlina.

Kami menafsirkan bahwa saat ini Wesly - Herlina semakin memahami keadaan. penjajakan atas kamampuan, kapasitas dan kondisi sosiologis jajaran dibawah telah dilakukan dan mendapat kesimpulan yang paripurna. Karena sesungguhnya inilah yang akan mempengaruhi kenerja 5 tahun kedepan. 

Fraksi partai Gerindra mendukung sepenuhnya perombakan besar-besar birokrasi di Pematangsiantar. Apalagi ditengah perjalanan melakukan kegiatan LKPJ tahun 2024, tampak sekali keadaan kinerja jajaran pemerintahan sangat kacau. Terbukti dari simpang siurnya data yang diterima oleh Pansus LKPJ.

“Kami sebagai partai pengusung Wesly Silalahi-Herlina siap membela segala kebijakan kepala daerah yang kami dulung, sepanjang kebijakan itu mengarah kepada kebaikan. Namun, jika langkah-langkah pemerintah kami anggap menjauh dari visi dan misi yang telah dicanangkan, rasanya kami adalah pihak yang paling depan akan meluruskannya, "terang Chairudin Lubis