Bupati Samosir Dukung dan Tandatangani Nota Kesepahaman Percepatan Pengadaan Sarana SPPG Program MBG

SAMOSIR-Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Utara di Aula Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (19/6/2025).

Vandiko Timotius Gultom dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa Kabupaten Samosir mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis sebagai program prioritas nasional dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dan anak usia sekolah. 

Pernyataan Bupati Samosir itu juga ditandai dengan penandatangan bersama sinergi dan kerja sama program MBG dengan Badan Gizi Nasional yang langsung ditandatangani oleh Bupati Samosir dan seluruh kepala daerah lainnya.

Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom menyambut baik nota kesepahaman dan kerja sama program MBG dengan Badan Gizi Nasional dan menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti program di daerah, "katanya

Sementara Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Utara untuk mempercepat pengadaan lahan untuk pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program nasional Makan Bergisi Gratis (MBG). 

“Kita bersama (mendorong) seluruh Kabupaten dan Kota untuk menyiapkan lahannya (pengadaan SPPG) dengan luasan kurang lebih 800 m2. Dari target yang disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN), di Sumut ada 1.762 (SPPG) dengan data ada 65 yang sudah beroperasi, ” ujar Bobby Nasution, yang hadir bersama Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya dan Pj Sekdaprov Effendy Pohan.

Terkait persiapan penyediaan lahan untuk SPPG MBG, Bobby mengatakan, saat ini seluruh 33 Pemkab/Pemko se-Sumut, tengah mengupayakan pengadaan tersebut. Karena itu, Bobby mendorong seluruh Pemkab/Pemko mengejar target pencapaian pendirian SPPG MBG (1.762), dengan rincian ada 455 usulan, dengan jumlah beragam di setiap daerah.

“Dan ini satu hal yang luar biasa, karena untuk SPPG ini bisa melibatkan yayasan dengan kerja sama ke BUMD. Tentunya ini peluang baik, bagi pemerintah serta masyarakat. Saat ini beberapa kendala seperti ketidaktahuan proses pengajuan usulan SPPG, hingga pengadaan lahannya, ” jelas Bobby.

Bobby pun mengapresiasi komitmen dari Pemerintah Pusat melalui BGN yang mempersiapkan belanja program MBG dengan perkiaraan Rp7 Miliar hingga Rp10 Miliar per tahun. Sehingga total target pelaksanaan program ini di Sumut hingga Rp17, 6 Triliun.

“Karena ini efeknya bukan hanya untuk anak kita saja, tetapi manfaatnya juga bisa dirasakan masyarakat. Program ini merupakan program utama Bapak Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Bapak Gibran Rakabuming Raka. Mari kita sukseskan, ” harapnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana yang hadir dalam kegiatan penandatanganan MoU tersebut menyampaikan, bahwa jumlah estimasi SPPG di Sumut termasuk besar, sehingga alokasi anggarannya juga cukup signifikan. Namun dirinya tetap optimis bahwa pendirian SPPG bisa tercapai di angka 1.762 hingga akhir tahun mendatang.

“Kami perkirakan akan ada 1.200 sampai 1.700-an SPPG. Sehingga uang yang akan mengalir ke Sumut, juga besar, ” sebut Dadan.

Sedangkan untuk skema pelibatan pedagang kecil dalam menyediakan bahan baku untuk program MBG ke setiap SPPG, Dadan mengatakan, bahwa ada dua jenis mitra yang terlibat. Yakni sebagai penyelenggara SPPG dan kedua sebagai pemasok bahan baku, sehingga semua peluang tersebut sangat memungkinkan.

Turut hadir dalam kegiatan MoU tersebut di antaranya Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, para Bupati/Walikota se-Sumut atau yang mewakili, serta perwakilan unsur Forkopimda dan lainnya.