Aroma Politik di Balik Pelantikan 59 Pejabat Eselon II DKI Jakarta

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada Rabu (7/5/2025) di Balai Agung, Balai Kota. Pelantikan ini diklaim sebagai langkah memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Menurut Pemprov DKI, proses seleksi dilakukan berbasis integritas, kompetensi, dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika birokrasi. Perombakan ini menjadi bagian dari konsolidasi internal untuk mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan bagi warga Jakarta.

Namun, di balik prosesi pelantikan, muncul isu tak sedap. Seorang ASN Pemprov DKI berinisial SW mengungkapkan adanya dugaan intervensi politik yang membuat sekitar 20 dari 59 pejabat yang dilantik lolos seleksi tanpa sepengetahuan gubernur.

SW menuding seorang pimpinan DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM dan Sekretaris Daerah DKI berinisial MM sebagai pihak yang berkolaborasi. “Ada sekitar 20 orang yang dilantik adalah orang-orang dekat IM, kader PDIP yang kini menjadi pimpinan DPRD. Mereka disebut diloloskan tanpa sepengetahuan Gubernur, ” kata SW kepada wartawan, Senin (11/8/2025).

Informasi ini, menurut SW, ia peroleh dari empat anggota DPRD DKI yang juga kader PDIP berinisial IDM, PN, PS, dan MS. Disebutkan, IM bertindak atas arahan kekasihnya berinisial DDY, dibantu tangan kanannya, HMT. Mereka diduga menempatkan orang-orang tertentu di jabatan strategis untuk mengatur proyek, bekerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk kontraktor dan pimpinan BUMD.

SW juga mengungkap praktik tekanan terhadap kepala dinas, direktur utama BUMD, hingga kontraktor. “IM dengan dukungan pihak tertentu kerap memanggil pejabat ke ruangannya untuk mengatur proyek, bersama DDY, HMT, serta staf gubernur berinisial UDN dan WSN. Mereka juga terlihat sering menemui Sekda MM, ” bebernya.

Ia pun mengingatkan Gubernur Pramono Anung agar mewaspadai proses pelantikan pejabat eselon III dan IV yang akan datang, termasuk camat, lurah, dan kepala dinas teknis. “Jangan sampai kecolongan lagi, karena mereka sudah menyiapkan langkah untuk menempatkan orang-orangnya, ” tegas SW.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari IM maupun Sekda DKI Jakarta Marullah Matali terkait tudingan tersebut.(Lindafang)