Sukses Terapkan Insentif Fiskal Berbasis Kinerja, Pemkab Barru Raih Penghargaan dari KMS-PE 

BARRU - Keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru dalam menerapkan skema insentif fiskal berbasis kinerja atau Ecological Fiscal Transfer (EFT), mendapat pengakuan dan meraih penghargaan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari didampingi Kadis Lingkungan Hidup, Andi Unru, ST. M. SP, diajang Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI yang digelar di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta, pasa Selasa (5/8/2025).

Bupati Barru Andi Ina mengungkapkan bahwa penghargaan ini adalah bukti nyata kerja kolaboratif seluruh pihak di Kabupaten Barru mulai dari OPD, DPRD, mitra pendamping hingga masyarakat desa.

"Semua terlibat aktif menjaga lingkungan dan mendorong tata kelola pembangunan yang berkeadilan, ” terang Bupati Barru usai menerima penghargaan.

Dikatakan, skema ini mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator lingkungan ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Andi Ina  turut berpartisipasi dalam sesi Green Leaders Forum, yang mempertemukan kepala daerah dari berbagai wilayah untuk berbagi praktik baik dan memperkuat peran daerah dalam pendanaan hijau dan pembangunan berketahanan iklim.

Kabupaten Barru menjadi salah satu dari 46 daerah yang telah mengadopsi pendekatan EFT. Melalui kebijakan ini, Barru berhasil memperkuat regulasi lingkungan, melindungi kawasan ekosistem penting, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam.

“Keberhasilan ini sejalan dengan komitmen kami untuk menjadikan Kabupaten Barru sebagai daerah yang ramah lingkungan, berketahanan iklim, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat, ” ujar Bupati.

Kegiatan Konferensi Nasional ini diselenggarakan oleh KMS-PE dengan dukungan dari The Asia Foundation, PINUS Indonesia, dan PATTIRO.

Selain penghargaan, kegiatan juga mencakup peluncuran platform digital EFTIndonesia.org, deklarasi Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD), serta penyusunan Roadmap Advokasi Nasional untuk pendanaan ekologis.