MAKASSAR - Anggota Komisi V DPR RI, Fraksi Partai NasDem, Ir. H. Teguh Iswara Suardi, ST., M.Sc., menegaskan bahwa kunci utama dekarbonisasi atau penurunan emisi karbon di Sulawesi Selatan terletak pada integrasi antarmoda transportasi dan penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD).
Hal tersebut disampaikan Teguh saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional SPACE+ 2026 yang digelar oleh Student Planning Society (SPACE) Universitas Hasanuddin bertajuk “Infrastructure and Transportation Decarbonization” di Makassar, belum lama ini.
Menurut Teguh, membangun infrastruktur transportasi rendah karbon tidak bisa dilakukan secara parsial. Seluruh moda yang ada di Sulawesi Selatan, mulai dari pelabuhan, bandara, kereta api, hingga jalur pedestrian, harus saling terhubung tanpa sekat.
“Sulawesi Selatan sudah memiliki pelabuhan, bandara, dan kereta api. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana seluruh sistem tersebut dapat saling terintegrasi sehingga memudahkan mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, ” ujar Teguh.
Legislator Dapil Sulsel II ini menyoroti keberadaan jalur Kereta Api Makassar–Parepare yang punya potensi raksasa. Menurutnya, jalur ini bukan sekadar alat angkut, melainkan stimulus pertumbuhan ekonomi baru di sekitar stasiun.
Namun, potensi itu hanya akan maksimal jika pemerintah daerah bergerak proaktif. Teguh mendesak pemda segera menyediakan transportasi pengumpan (feeder), pusat informasi pariwisata, fasilitas komersial, hingga ruang publik di sekitar simpul transportasi.
“Transportasi publik yang terintegrasi akan menciptakan budaya mobilitas baru yang lebih efisien, meningkatkan aksesibilitas, sekaligus menekan emisi karbon secara signifikan, ” urainya.
Lebih jauh, lulusan magister arsitektur ini memaparkan pentingnya konsep TOD sebuah pola pembangunan kawasan yang menyatukan hunian, fasilitas publik, ruang terbuka hijau, dan pusat ekonomi dalam satu titik yang terhubung langsung dengan transportasi massal.
TOD dinilai sebagai senjata ampuh melawan urban sprawl (pemekaran kota yang tidak terkendali). Dengan konsep ini, masyarakat didorong untuk lebih banyak berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan angkutan umum dalam aktivitas sehari-hari.
“Pembangunan kota harus dirancang lebih kompak dan efisien. TOD bukan hanya solusi transportasi, tetapi juga solusi perumahan, lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, ” jelas politisi muda tersebut.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Teguh memastikan pihak parlemen terus mengawal arah pembangunan berkelanjutan ini melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Saat ini, DPR RI tengah menggodok revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Salah satu poin krusial yang dimasukkan adalah standarisasi kebijakan transportasi yang adaptif terhadap teknologi dan ramah lingkungan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa regulasi tidak akan berjalan tanpa adanya komitmen politik (political will) dan kolaborasi lintas sektor.
Di akhir pemaparannya, Teguh menaruh harapan besar pada generasi muda, khususnya mahasiswa teknik serta perencanaan wilayah dan kota (PWK) Universitas Hasanuddin, untuk mengambil peran aktif.
“Indonesia membutuhkan lebih banyak tenaga ahli, perencana, dan insinyur yang mampu menghadirkan solusi pembangunan berkelanjutan. Generasi muda harus menjadi bagian dari perubahan tersebut, ” pungkas Teguh.
