BUKITTINGGI - Suasana haru menyelimuti Triarga pada Selasa, 21 April 2026, saat perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Bukittinggi, dan Pemerintah Kabupaten Agam berkumpul dalam sebuah rapat koordinasi yang krusial. Agenda utama: menemukan solusi jitu untuk mengatasi persoalan klasik banjir yang kerap melanda Kota Bukittinggi, melalui penataan sistem drainase yang terintegrasi.
Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, menekankan betapa pentingnya pendekatan terpadu dan lintas wilayah dalam penanganan drainase. "Aliran air ini kan saling terhubung antara Bukittinggi dan Agam. Kalau tidak kita tangani bersama, ibarat gayung bersambut, masalahnya akan terus berulang, " ujarnya dengan nada prihatin.
Ia menambahkan bahwa koordinasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah harapan besar untuk menghasilkan langkah-langkah konkret yang mampu meminimalisir potensi banjir sekaligus menyempurnakan pengelolaan drainase di kotanya. Rismal Hadi mengungkapkan salah satu opsi yang paling menjanjikan adalah mengalihkan sebagian debit air dari kawasan Jambu Air menuju jalur Bypass hingga ke Batang Tabuo.
"Pembangunan saluran pengalihan ini bisa menjadi jurus pamungkas. Namun, ini bukan pekerjaan mudah. Kami butuh dukungan lintas sektor, terutama perizinan dari Balai Jalan karena sebagian jalur melintasi jalan nasional, " jelas Rismal Hadi.
Lebih lanjut, Sekda memaparkan beberapa poin penting yang harus segera ditindaklanjuti. Mulai dari urusan perizinan penggunaan jalan nasional, kesiapan rekayasa lalu lintas selama masa pengerjaan yang diperkirakan memakan waktu sekitar enam bulan, hingga tinjauan ulang desain teknis (DED) agar selaras dengan kondisi terkini. "Begitu ada kesepakatan, kita harus bergerak cepat. Efektivitas penanganan banjir bergantung pada eksekusi yang sigap, " tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Zefnihan, turut memberikan pandangannya untuk jangka panjang. Ia berpendapat bahwa pengendalian air yang masuk ke Kota Bukittinggi seharusnya didukung oleh manajemen air terpadu lintas wilayah. Ini mencakup tidak hanya pengalihan aliran air, tetapi juga pembangunan infrastruktur pengendali seperti kolam tangkapan air dan sumur resapan di wilayah hulu.
Zefnihan menekankan perlunya data yang akurat dan sinergi kuat antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam. Informasi tersebut nantinya akan menjadi bahan kajian bagi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif.(Lindafang)
