TANAH DATAR - Bupati Tanah Datar, Eka Putra, membuka Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 pada Selasa (21/4/2026) di Aula Kantor Bupati. Acara ini menjadi panggung penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat komitmen dalam pembangunan daerah yang tidak hanya efektif, tetapi juga menjunjung tinggi nilai transparansi, akuntabilitas, serta bebas dari jerat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Suasana khidmat memenuhi Aula Kantor Bupati saat Bupati Eka Putra mengawali arahannya. Beliau menegaskan bahwa memberantas KKN bukan sekadar agenda reformasi birokrasi, melainkan sebuah keharusan fundamental demi mewujudkan pemerintahan yang benar-benar bersih dan adil bagi seluruh masyarakat. Dukungan penuh dari berbagai elemen Forkopimda, jajaran kejaksaan, sekretariat daerah, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, camat, hingga seluruh wali nagari se-Tanah Datar, menjadi bukti nyata keseriusan dalam mewujudkan visi ini.
“Pemberantasan KKN bukan hanya bagian dari reformasi birokrasi, tetapi sudah menjadi keharusan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan, ” ujar Bupati Eka Putra di hadapan para hadirin. Beliau menekankan bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh jajaran hingga tingkat terendah adalah kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang patuh hukum dan memberikan pelayanan publik yang prima.
Bupati Eka Putra juga secara tegas menyoroti esensi pelayanan publik sebagai cerminan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Baginya, pelayanan bukan sekadar urusan administratif, melainkan wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab. Oleh karena itu, transformasi menuju birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel menjadi prioritas utama.
“Pelayanan publik bukan sekadar tugas administratif, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah. Karena itu, kita harus terus bertransformasi menuju birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, ” tegasnya. Ia berharap komitmen ini terwujud dalam tindakan nyata di setiap unit kerja, sehingga masyarakat merasakan perbedaan yang signifikan dalam kecepatan, ketepatan sasaran, dan kepuasan atas pelayanan yang diberikan.
Kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Muhibuddin, sebagai narasumber, diharapkan dapat menjadi katalisator positif. Bupati Eka Putra melihat momentum ini sebagai kesempatan berharga untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugas sesuai koridor hukum yang berlaku. Ia berharap, tidak ada lagi pejabat, ASN, wali nagari, maupun perangkat lainnya yang tersandung masalah hukum dalam menjalankan amanah.
“Kami berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan momentum ini untuk menambah wawasan, sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak ada pejabat, ASN, wali nagari, maupun perangkat lainnya yang tersangkut persoalan hukum, ” pesannya. Beliau juga tak lupa menyampaikan apresiasi mendalam kepada institusi kejaksaan atas pendampingan dan dukungan yang telah diberikan, terutama dalam memastikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pembekalan hukum bagi para wali nagari.
Di penghujung sambutannya, Bupati Eka Putra optimis bahwa kegiatan ini akan berjalan lancar dan menjadi wadah berbagi pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga bagi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan program-program pembangunan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Muhibuddin, menyampaikan materi yang fokus pada penguatan sinergi antara kejaksaan dan pemerintah daerah demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Kabupaten Tanah Datar., (**)
