JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, menyuarakan desakan keras kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk segera melaksanakan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran Majelis Rakyat Papua (MRP) di keenam provinsi se-Tanah Papua. Langkah ini diambil menyusul kekhawatiran serius mengenai akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana publik.
"Apabila hasil audit menemukan adanya kerugian negara atau penyalahgunaan anggaran, saya mengusulkan pergantian antar waktu (PAW) terhadap pimpinan MRP, " tegas Paul Finsen Mayor melalui sambungan telepon seluler pada Minggu.
Menurut Paul, perkiraan besaran anggaran yang dialokasikan untuk gaji dan tunjangan anggota MRP di enam provinsi mencapai sekitar Rp181, 44 miliar per tahun. Angka fantastis ini belum termasuk berbagai pos belanja operasional sekretariat, seperti biaya perjalanan dinas, pengadaan kendaraan operasional, serta berbagai kegiatan lainnya yang menambah total pengeluaran.
"Jika dihitung sejak 2022 hingga sekarang, total anggaran yang digelontorkan diperkirakan sudah mencapai triliunan rupiah, " ungkapnya, menunjukkan skala penggunaan dana yang sangat besar.
Ia menilai audit ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah keharusan untuk menelisik kinerja dan penggunaan anggaran MRP, baik pada periode kepemimpinan saat ini maupun periode sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana otonomi khusus Papua benar-benar disalurkan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
DPD RI, melalui Paul, juga menuntut agar hasil audit tersebut dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat luas. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas lembaga MRP sekaligus menjawab berbagai pertanyaan publik yang mungkin timbul terkait pemanfaatan anggaran negara.
Paul Finsen Mayor menegaskan, apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran atau kerugian negara, maka proses hukum harus segera dijalankan tanpa pandang bulu. Selain itu, pergantian pimpinan melalui mekanisme PAW juga menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan.
"Jika ada temuan kerugian negara, harus diproses hukum dan dilakukan pergantian pimpinan, " katanya dengan nada tegas.
Lebih jauh lagi, Paul menyoroti keberadaan MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua. Ia menilai perlu adanya evaluasi mendalam terhadap kinerja lembaga ini, mengingat berbagai persoalan mendasar masyarakat adat, seperti hak atas tanah adat, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), konflik sosial, serta dampak pembangunan di wilayah Papua, dinilai belum terselesaikan secara tuntas.
Menurut pandangannya, dana otonomi khusus yang dialokasikan seyogianya memberikan manfaat nyata dan terukur bagi kesejahteraan orang asli Papua. Ia berharap BPK RI dapat segera merilis hasil audit tersebut dalam waktu dekat untuk mencegah polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
"Jika tidak maka kami akan gelar aksi di depan BPK RI di Jakarta, " ancamnya, menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan transparansi anggaran.
Paul berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara di wilayah Papua, termasuk dana otonomi khusus. Ia bertekad memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
"Kami ingin memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Papua, " tutupnya, menegaskan kembali prioritasnya. (PERS)
