PANGKEP SULSEL - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Lutfi Hanafi yang menyoroti pentingnya pengelolaan program secara profesional agar tujuan mulia meningkatkan gizi masyarakat benar-benar tercapai.
Menurut Ketua Fraksi Gerindra, niat baik Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan program Makan Bergizi Gratis patut diapresiasi karena bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.
Namun demikian, Lutfi mengingatkan bahwa pelaksanaan program harus diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengelolaan limbah dari dapur penyedia makanan yang dinilai masih perlu mendapat perhatian serius.
Ia menilai limbah sisa makanan dan limbah dapur harus dikelola sesuai standar lingkungan agar tidak menimbulkan pencemaran maupun gangguan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi dapur MBG.
Selain persoalan limbah, Lutfi juga menyoroti masih adanya dapur MBG yang dinilai belum memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan. Menurutnya, standar kebersihan, keamanan pangan, dan kelayakan fasilitas harus menjadi prioritas utama.
Ia menegaskan bahwa setiap dapur yang terlibat dalam program MBG harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal tersebut penting untuk menjamin kualitas makanan yang diterima para penerima manfaat.
Lutfi juga mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar Rp10.000 per porsi untuk mendukung pelaksanaan program. Karena itu, penggunaan anggaran harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Menurutnya, pengawasan yang lemah dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi yang justru dapat merusak tujuan mulia program tersebut. Oleh sebab itu, sistem pengawasan harus diperkuat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menjadikan program MBG sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sebagai ladang mencari keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu.
Lutfi juga menyoroti pentingnya penetapan jumlah dapur dan cakupan penerima manfaat yang disesuaikan dengan kemampuan operasional di setiap daerah. Perencanaan yang matang dinilai akan membantu menjaga kualitas layanan.
Selain itu, ia mendorong adanya pelatihan berkelanjutan bagi para pengelola dapur, tenaga memasak, hingga petugas distribusi makanan agar memahami standar keamanan pangan dan tata kelola yang baik.
Perhatian khusus juga diberikan kepada para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Lutfi, banyak kepala SPPG yang masih tergolong baru sehingga membutuhkan pembekalan yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Ia berharap pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan program MBG. Dengan pengelolaan yang baik, pengawasan yang kuat, serta sumber daya manusia yang terlatih, program Makan Bergizi Gratis diyakini dapat menjadi investasi besar bagi masa depan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas. (Herman Djide)
