Lapas Terbuka Nusakambangan Ikuti Apel Bersama Awal Tahun 2026 Kemenko Kumham Imipas

NUSAKAMBANGAN (12/01) – Pada Senin, 12 Januari 2026 pukul 08.00 WIB hingga selesai, segenap jajaran Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan mengikuti Apel Bersama Awal Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kegiatan ini diikuti sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mengawali tahun kerja 2026 dengan semangat kebersamaan dan komitmen pengabdian.

Apel bersama tersebut dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom dan diikuti oleh seluruh jajaran Lapas Terbuka Nusakambangan dari Aula Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan. Seluruh pegawai mengikuti kegiatan dengan tertib dan penuh khidmat sebagai bagian dari konsolidasi nasional aparatur di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Bertindak selaku pembina apel, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam amanatnya menegaskan bahwa Apel Bersama Awal Tahun 2026 bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, apel ini merupakan momentum refleksi dan peneguhan komitmen aparatur negara dalam menjalankan tugas pemerintahan secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Menko Yusril juga menekankan pentingnya tahun 2026 sebagai tonggak pembangunan hukum nasional, seiring dengan mulai diberlakukannya KUHP dan KUHAP yang baru sebagai langkah menuju sistem hukum pidana yang lebih modern dan berkeadilan. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menegaskan komitmen peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan guna mendukung implementasi regulasi baru tersebut.

Apel Bersama Awal Tahun 2026 ini bertujuan sebagai sarana konsolidasi dan penyamaan persepsi seluruh aparatur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen pelaksanaan tugas pemerintahan serta meningkatkan kesiapan sumber daya manusia aparatur dalam mendukung kebijakan strategis nasional, khususnya pemberlakuan KUHP dan KUHAP yang baru.