MESUJI - Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Kabupaten Mesuji menyoroti lambatnya implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Apri Susanto, Ketua GRIB Mesuji, secara tegas mendesak kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mengefektifkan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah yang paling membutuhkan intervensi gizi.
Menurut Apri, hati kecilnya terasa miris melihat kondisi masyarakat di pedalaman yang hingga kini belum merasakan dampak positif dari program MBG. Padahal, merekalah yang paling rentan dan paling membutuhkan dukungan nutrisi dari pemerintah.
"Daerah 3T seharusnya menjadi prioritas utama Program MBG. Faktanya, masyarakat pedalaman hingga saat ini belum tersentuh program tersebut, padahal mereka termasuk kelompok yang paling membutuhkan, " kata Apri Susanto, Kamis (4/6).
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar pembangunan fasilitas SPPG di wilayah 3T sebenarnya telah rampung sejak Februari 2026, berkat investasi yang masuk. Namun, impian untuk segera melayani masyarakat terhalang oleh berbagai persoalan administratif dan ketidakjelasan kebijakan yang berulang kali berubah.
Apri menyayangkan bagaimana di bawah kepemimpinan BGN sebelumnya, yang kini tengah menghadapi proses hukum, petunjuk teknis (juknis) pembangunan dan pengelolaan SPPG 3T kerap berganti. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang luar biasa bagi para investor yang telah mencurahkan tenaga dan dana.
"Investor sudah membangun fasilitas sesuai arahan BGN. Namun petunjuk teknis terus berubah-ubah. Kondisi ini membuat banyak investor dirugikan karena mereka telah mengeluarkan biaya besar, sementara operasional SPPG belum juga berjalan, " ujarnya.
Ia menguraikan, dalam kesepakatan awal, investor dijanjikan pembayaran sewa dapur selama empat tahun setelah pembangunan selesai. Namun, dalam perkembangan terbaru, skema tersebut diubah menjadi setara dengan dapur aglomerasi, dengan skema insentif atau sewa harian. Perubahan mendadak ini jelas menimbulkan kebingungan dan kerugian finansial.
"Perubahan kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian. Sampai sekarang proses administrasi untuk mengoperasionalkan SPPG 3T juga mandek tanpa penjelasan yang memadai kepada investor, " katanya.
Kondisi serupa juga dirasakan langsung di Kabupaten Mesuji. Bangunan SPPG yang didirikan untuk mendukung program MBG di wilayahnya telah selesai dibangun sejak Februari 2026, namun hingga kini belum ada kejelasan kapan fasilitas tersebut akan mulai beroperasi penuh. Ini adalah penantian panjang yang terasa sia-sia.
"Di Mesuji, bangunan SPPG sudah selesai sejak Februari lalu. Semua persyaratan yang diminta sudah dipenuhi. Namun sampai hari ini belum ada kejelasan kapan operasional dimulai. Masyarakat menunggu, investor menunggu, tetapi prosesnya seolah berjalan di tempat, " tegasnya.
Oleh karena itu, Apri dengan penuh harap meminta Kepala BGN yang baru untuk segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap kebijakan SPPG 3T. Ia mendesak agar hambatan administratif segera diatasi dan memastikan bahwa daerah-daerah terpencil benar-benar menjadi garda terdepan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Ini bukan sekadar program, ini adalah denyut nadi kehidupan bagi mereka yang paling membutuhkan.
"Kami berharap pimpinan BGN yang baru dapat segera menuntaskan persoalan ini. Jangan sampai masyarakat 3T terus menjadi kelompok yang terakhir menerima manfaat program, padahal merekalah yang paling membutuhkan, " pungkasnya. [Red]
