Jejak Koperasi Indonesia: Dari Kolonial Hingga Kini

KOPERASI - Gerakan koperasi di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang dan dalam, terjalin erat dengan perjuangan kemerdekaan dan pembangunan ekonomi bangsa. Dari era kolonial hingga masa kini, koperasi terus berupaya menjadi soko guru perekonomian nasional, meskipun dihadapkan pada berbagai dinamika dan tantangan.

Lahirnya ide koperasi di Indonesia tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi masyarakat pada masa penjajahan. Kemiskinan, penindasan ekonomi oleh kolonial, dan cengkeraman lintah darat mendorong para tokoh pergerakan untuk mencari solusi pemberdayaan rakyat berbasis gotong royong dan kemandirian.

Awal Mula dan Pergerakan

Cikal bakal koperasi modern di Indonesia sering dikaitkan dengan upaya Raden Aria Wiria Atmadja, Patih Purwokerto, yang mendirikan Hulp en Spaarbank pada tahun 1896. Lembaga ini terinspirasi dari model koperasi simpan pinjam di Jerman yang bertujuan membantu petani dari jeratan rentenir. Meski awalnya belum sepenuhnya berbentuk koperasi, inisiatif ini menandai kesadaran akan pentingnya lembaga keuangan rakyat.

Tokoh PionirEraKontribusi Awal

Raden Aria Wiria Atmadja	Kolonial	Pendiri lembaga simpan pinjam (cikal bakal koperasi)
Sarekat Dagang Islam	Kolonial	Menerapkan prinsip kebersamaan dalam perdagangan
Boedi Oetomo	Kolonial	Mendorong kemajuan ekonomi pribumi, termasuk ide koperasi
Mohammad Hatta	Awal Kemerdekaan	Perumus konsepsi koperasi, dijuluki Bapak Koperasi Indonesia

Pada awal abad ke-20, organisasi pergerakan nasional seperti Boedi Oetomo dan Sarekat Dagang Islam juga turut mempopulerkan ide kebersamaan dan tolong-menolong dalam ekonomi. Pemerintah kolonial Belanda awalnya curiga, namun kemudian mengeluarkan regulasi (seperti UU No. 22 tahun 1915 dan UU No. 23 tahun 1927) yang cenderung membatasi ruang gerak koperasi pribumi.

Masa Kemerdekaan: Landasan Kuat dan Peran Strategis

Periode setelah proklamasi kemerdekaan menjadi era keemasan bagi pengembangan koperasi di Indonesia. Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama, memberikan perhatian besar dan dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Visi beliau tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dengan koperasi sebagai soko guru.

Momen PentingTahunDeskripsi

Pendirian Hulp en Spaarbank	1896	Inisiatif simpan pinjam oleh R.A. Wiria Atmadja
UU Koperasi Pemerintah Belanda	1915 & 1927	Regulasi yang cenderung membatasi
Kongres Koperasi Pertama	12 Juli 1947	Penetapan Hari Koperasi, pembentukan Sentral Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (SOKSI)
Pengesahan UU No. 12 Tahun 1967	1967	Landasan hukum koperasi era Orde Baru
Pengesahan UU No. 25 Tahun 1992	1992	Landasan hukum koperasi yang cukup lama berlaku
Pengesahan UU No. 6 Tahun 2023	2023	Perubahan UU Koperasi melalui UU Cipta Kerja

Pada 12 Juli 1947, Kongres Koperasi pertama dilaksanakan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Kongres ini juga melahirkan Sentral Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (SOKSI) yang kemudian berganti nama menjadi Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian menjadi landasan hukum yang penting pada era Orde Baru. Pada masa ini, koperasi, khususnya Koperasi Unit Desa (KUD), didorong untuk berperan dalam pembangunan pedesaan, distribusi pupuk, dan penyaluran kredit. Namun, model pengembangan yang terpusat dan intervensi pemerintah yang kuat juga menjadi catatan dalam sejarah koperasi.

Jenis Koperasi (Perkembangan)Era AwalEra Modern

Fokus Utama	Simpan Pinjam, Konsumsi	Simpan Pinjam, Konsumsi, Produsen, Jasa, Pemasaran
Skala Operasi	Lokal/Komunitas	Lokal hingga Nasional (primer/sekunder)
Sektor	Pertanian, Perdagangan Kecil	Beragam Sektor (pertanian, industri, perdagangan, keuangan, dll.)

Era Reformasi dan Dinamika Hukum

Setelah Orde Baru tumbang, gerakan koperasi memasuki babak baru dengan semangat reformasi dan otonomi yang lebih besar. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi landasan hukum utama selama lebih dari dua dekade. UU ini memberikan kebebasan yang lebih besar bagi koperasi untuk tumbuh dan berkembang sesuai inisiatif anggotanya.

Undang-Undang KoperasiTahunCatatan Penting

UU No. 12 Tahun 1967	1967	Landasan Orde Baru, fokus KUD
UU No. 25 Tahun 1992	1992	Landasan Era Reformasi, semangat otonomi
UU No. 17 Tahun 2012	2012	Dibatalkan Mahkamah Konstitusi
UU No. 6 Tahun 2023 (via Cipta Kerja)	2023	Perubahan dalam UU Cipta Kerja

Pada tahun 2012, disahkan UU Nomor 17 Tahun 2012 yang menggantikan UU No. 25/1992. Namun, UU 17/2012 menuai kontroversi dan akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013, mengembalikan keberlakuan UU No. 25/1992. Dinamika hukum ini mencerminkan perdebatan panjang mengenai bentuk ideal koperasi dan perannya dalam sistem ekonomi.

Tantangan KoperasiDeskripsi

Permodalan	Akses terbatas terhadap sumber pembiayaan besar
Manajemen dan SDM	Kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan
Teknologi dan Inovasi	Keterlambatan adaptasi terhadap perkembangan digital
Persaingan Pasar	Beratnya bersaing dengan pelaku usaha non-koperasi
Tata Kelola (Governance)	Isu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota
Regulasi	Dinamika hukum dan implementasi aturan di lapangan

Meskipun tantangan terus ada, koperasi di Indonesia menunjukkan resiliensi dan terus berkembang dalam berbagai sektor, mulai dari simpan pinjam, konsumsi, produsen, pemasaran, hingga jasa. Data menunjukkan pertumbuhan jumlah koperasi dan volume usaha dari waktu ke waktu, meskipun fluktuasi tetap terjadi.

Indikator PerkembanganKeterangan

Jumlah Koperasi Aktif	Berkembang, meskipun ada konsolidasi
Volume Usaha	Cenderung meningkat secara agregat
Anggota Koperasi	Basis anggota yang signifikan
Diversifikasi Jenis	Koperasi modern semakin beragam (digital, sektor spesifik)

Kontribusi koperasi bagi perekonomian nasional, khususnya dalam menciptakan pemerataan, memberdayakan ekonomi lokal, dan menumbuhkan jiwa wirausaha di kalangan anggota, tetap diakui. Potensi koperasi, terutama di era digital, masih sangat besar untuk terus dikembangkan.

Kontribusi KoperasiBentuk

Pemberdayaan Ekonomi Anggota	Peningkatan pendapatan, akses pasar
Penciptaan Lapangan Kerja	Unit usaha koperasi menyerap tenaga kerja
Pemerataan Pendapatan	Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan kapasitas anggota dan pengelola
Stabilitas Ekonomi Lokal	Menjadi jangkar ekonomi di komunitas
Pengembangan Sektor Riil	Koperasi produsen membantu petani, nelayan, IKM

Sejarah panjang koperasi di Indonesia adalah bukti perjuangan dan adaptasi sebuah model ekonomi yang berlandaskan nilai kebersamaan. Meski masih menghadapi berbagai pekerjaan rumah, warisan para pionir dan semangat gotong royong menjadi modal penting bagi gerakan koperasi untuk terus relevan dan berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat luas.

akarta, 21 Juni 2025
Dr. Ir. Hendri, ST., MT
Ketua Umum Koperasi Dapur Santri Nusantara