Bukittinggi – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bukittinggi terus berkomitmen memperkuat tata kelola kelembagaan melalui implementasi reformasi birokrasi. Komitmen tersebut diwujudkan dalam kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi yang digelar di Kantor Bawaslu Kota Bukittinggi, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur strategis, di antaranya Polresta Bukittinggi, Kodim 0304/Agam, Kejaksaan Negeri Bukittinggi, media massa, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Selain menjadi forum evaluasi internal, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat sinergi dan keterbukaan informasi antara Bawaslu dengan berbagai stakeholder.
Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi, Ruzi Haryadi, mengatakan reformasi birokrasi merupakan bagian penting dalam upaya pembenahan internal lembaga, baik dari sisi pengawasan, pelayanan publik maupun tata kelola organisasi.
“Implementasi reformasi birokrasi ini merupakan upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan akuntabilitas lembaga, serta membuka akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Bawaslu harus menjadi lembaga yang profesional, transparan dan mudah diakses publik, ” ujar Ruzi.
Menurutnya, reformasi birokrasi bukan sekadar pemenuhan administrasi kelembagaan, tetapi menjadi langkah strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu.
Ia menjelaskan, Bawaslu Kota Bukittinggi selama ini terus melakukan berbagai pembenahan, mulai dari penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan, hingga penataan data dan informasi publik.
“Kami terus berproses membenahi diri. Reformasi birokrasi yang dilakukan tidak hanya menyangkut kerja pengawasan, tetapi juga reformasi layanan kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan dari Bawaslu, ” katanya.
Ruzi menambahkan, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu fokus utama Bawaslu. Bahkan, pada tahun 2025 Bawaslu Sumatera Barat berhasil meraih predikat informatif dalam keterbukaan informasi publik dan komitmen tersebut akan terus dipertahankan.
Sebagai bentuk keterbukaan, Bawaslu juga telah mengembangkan berbagai inovasi dan aplikasi yang memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait pengawasan pemilu, pelanggaran, hingga data kelembagaan lainnya.
“Kami ingin masyarakat mengetahui bahwa Bawaslu terbuka. Teman-teman media, akademisi, peneliti maupun masyarakat umum dapat mengakses informasi yang memang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku, ” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Ruzi juga menyinggung kesiapan Bawaslu menghadapi tahapan Pemilu dan Pilkada mendatang. Menurutnya, meskipun terdapat sejumlah wacana terkait desain pemilu nasional dan pemilu lokal, Bawaslu tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku hingga saat ini.
“Selama belum ada perubahan aturan, tentu kita tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Namun berbagai wacana dan evaluasi terus kita ikuti sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahapan pemilu yang akan dimulai pada 2027 hingga pelaksanaan pemungutan suara, ” ungkapnya.
Selain itu, Bawaslu juga terus memperluas kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, tokoh adat, media massa hingga kelompok pemilih pemula.
Menurut Ruzi, pendidikan demokrasi menjadi bagian penting dalam menciptakan pemilih yang cerdas dan kritis.
“Kami terus mendorong pendidikan demokrasi, terutama bagi pemilih pemula. Harapannya mereka mampu menggunakan hak pilih secara cerdas berdasarkan hati nurani dan aspirasi yang sesungguhnya, sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, ” katanya.
Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi ini menghadirkan narasumber dari jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Sementara materi juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi Ruzi Haryadi dan dipandu oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Ridwan Affandi dan Komisioner Bawaslu Kota Bukittinggi, Leni Marlina, sebagai moderator.
Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Kota Bukittinggi berharap tercipta sinergi yang semakin kuat dengan seluruh stakeholder sekaligus memperkuat komitmen mewujudkan lembaga pengawas pemilu yang profesional, akuntabel, transparan dan dipercaya masyarakat.(Lindafang)
