Celios: Sistem Pajak Indonesia Tak Adil, Bebani Masyarakat Miskin!

JAKARTA - Sistem perpajakan di Indonesia kembali menjadi sorotan. Center of Economic and Law Studies (Celios) dalam riset terbarunya menyimpulkan bahwa sistem yang berlaku saat ini belum mencerminkan keadilan. Masyarakat berpenghasilan rendah justru merasakan dampak yang lebih berat dibandingkan para pemilik kekayaan berlimpah.

Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Celios, menyoroti ketimpangan ini dengan contoh nyata di Pati, Jawa Tengah. Rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250% oleh Bupati Sudewo tanpa konsultasi publik yang memadai, memicu gelombang protes dari masyarakat yang merasa terbebani.

"Tapi kan prinsipnya sederhana, masyarakat hanya akan mau bayar kalau sistem pajaknya adil. Di sinilah problemnya hari ini. Itu kenapa kalau kita lihat demo di Pati, masyarakat menganggap sistemnya tidak adil, " kata Media dalam acara peluncuran riset "Dengan Hormat, Pejabat Negara Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang" di Kantor Celios, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Riset Celios mengungkap fakta mencengangkan: kelompok masyarakat miskin membayar pajak dengan persentase yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang super kaya. Ironisnya, mereka yang berpenghasilan puluhan miliar rupiah per bulan, justru membayar pajak yang tidak sebanding dengan kekayaan mereka.

"Bahkan Warren Buffett pun bilang kenapa orang super kaya tidak membayar pajak secara persentase signifikan? Karena orang super kaya juga bingung dan tidak bisa melaporkan ke sekretarisnya secara self-assessment beberapa putaran uang yang ada di kantornya sendiri, " ujarnya.

Ketidakadilan ini diperparah dengan praktik tax haven, di mana para pemilik modal besar menyembunyikan aset mereka di luar negeri melalui perusahaan cangkang. Akibatnya, negara kehilangan potensi penerimaan pajak yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

"Dan capital gain-nya kemudian diklaim dan dipajaki oleh negara-negara yang ada di luar negeri tersebut, " pungkasnya.

Sebagai seorang yang juga merasakan dampak kebijakan ekonomi, saya pribadi merasa miris mendengar temuan ini. Bagaimana mungkin mereka yang berpenghasilan pas-pasan justru dibebani lebih berat? Sepertinya, reformasi sistem perpajakan bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.