PADANG – Bupati Solok, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, S.H., menghadiri Rapat Asistensi dan Monitoring Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka Pemanfaatan Tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 bagi pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. Kegiatan berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Selasa (21/7/2026).
Rapat tersebut menjadi forum strategis antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan tambahan Dana Transfer ke Daerah dimanfaatkan secara tepat sasaran guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Turut hadir dalam kegiatan itu Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, S.P., Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Dr. Kastorius Sinaga, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev., Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Fernando H. Siagian, S.STP., M.Si., para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, serta kepala OPD terkait.
Dalam arahannya, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Dr. Kastorius Sinaga menegaskan pentingnya percepatan distribusi bantuan dan pelaksanaan rehabilitasi pascabencana, terutama melalui normalisasi sungai yang dinilai menjadi faktor utama dalam pemulihan jaringan irigasi, penyediaan air bersih, serta infrastruktur pendukung lainnya.
Menurutnya, rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat kini telah memasuki tahap pembangunan permanen setelah ditetapkannya Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk tiga tahun ke depan. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus diperkuat agar seluruh program berjalan efektif dan tepat waktu.
Selain percepatan pembangunan fisik, Kastorius juga meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan komunikasi publik melalui website resmi, media lokal, dan media sosial agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai perkembangan program pemulihan sekaligus mencegah beredarnya informasi yang tidak benar.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev., mengungkapkan bahwa tambahan Dana Transfer ke Daerah untuk Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp2, 617 triliun telah disalurkan ke rekening kas daerah sejak Februari hingga April 2026.
Ia menegaskan bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, penggunaan tambahan TKD harus diprioritaskan untuk rehabilitasi, rekonstruksi, mitigasi bencana, serta pemulihan pelayanan dasar masyarakat. Pemerintah daerah juga diminta tidak menunda pelaksanaan kegiatan karena penyesuaian anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur tanpa harus menunggu perubahan APBD.
Horas juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar mengantisipasi potensi fenomena El Niño yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026 serta secara berkala menyampaikan laporan perkembangan pemanfaatan anggaran kepada pemerintah pusat.
Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Fernando H. Siagian, S.STP., M.Si., menambahkan bahwa dana yang telah diterima pemerintah daerah harus segera direalisasikan dan tidak dibiarkan mengendap di Rekening Kas Umum Daerah.
Ia menekankan bahwa penggunaan anggaran harus difokuskan pada program rehabilitasi, rekonstruksi, dan mitigasi kebencanaan serta tidak dialihkan untuk kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan penanganan bencana, seperti penambahan tunjangan, pembelian kendaraan dinas mewah, maupun kegiatan pendukung yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Fernando juga mendorong seluruh pemerintah daerah meningkatkan transparansi dengan menyampaikan perkembangan pelaksanaan program melalui media resmi pemerintah sehingga masyarakat dapat memantau progres pembangunan dan merasakan langsung kehadiran pemerintah dalam proses pemulihan.
Menutup rapat, Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota segera menyusun perencanaan yang rinci, lengkap dengan jadwal pelaksanaan dan target penyelesaian setiap kegiatan.
Ia juga mendorong pembentukan tim terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di seluruh wilayah terdampak.
Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Solok untuk mengoptimalkan pemanfaatan tambahan Dana Transfer ke Daerah secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan pascabencana, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok.
