BARRU - Guna mengurai benang kusut kendala teknis yang kerap dihadapi partai politik di daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru mendorong KPU untuk melibatkan langsung para admin SIPOL parpol.
Langkah strategis ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester I Tahun 2026 di Media Centre Bawaslu Barru, Rabu (18/6/2026).
Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Barru, Najemuddin, didampingi jajaran anggota dan Sekretariat Bawaslu. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru beserta jajarannya.
Dalam rapat tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Barru, Farida, S.H., M.H., menekankan agar KPU mengambil langkah yang lebih aktif dan jemput bola dalam mendorong partai politik (parpol) memperbarui data kepengurusan serta keanggotaan mereka.
"KPU diharapkan dapat melakukan berbagai upaya pemberitahuan kepada partai politik, baik melalui sosialisasi secara langsung dari pintu ke pintu (door to door) maupun metode lainnya, sehingga seluruh parpol dapat melakukan pembaruan data pada SIPOL, " tegas Farida.
Menanggapi dorongan tersebut, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Barru menjelaskan bahwa selama ini, pihaknya telah memanfaatkan berbagai lini komunikasi secara intensif. Mulai dari grup WhatsApp, media sosial, hingga bersurat resmi secara berkala kepada pengurus parpol.
Namun, KPU membeberkan adanya batu sandungan teknis yang kerap dihadapi pengurus parpol di tingkat daerah.
- Kendala Utama: Pengelolaan akun admin SIPOL masih tersentralisasi di tingkat provinsi.
- Dampaknya: Pengurus parpol di tingkat kabupaten sering kali gigit jari dan kesulitan melakukan koreksi mandiri ketika menemukan adanya ketidaksesuaian data kepengurusan atau informasi lainnya di dalam sistem.
Sebagai solusi jangka pendek, KPU Barru menjadwalkan Rapat Koordinasi lanjutan pada 23 Juni 2026 mendatang dengan melibatkan seluruh parpol peserta pemilu dan Bawaslu.
Sementara itu, Pleno Pemutakhiran Data Parpol Semester I Tahun 2026 baru akan digulirkan setelah KPU Barru menerima Berita Acara resmi dari KPU RI.
Merespons agenda tersebut, Bawaslu Barru langsung memberikan rekomendasi krusial, KPU wajib menghadirkan para admin SIPOL dari masing-masing parpol dalam rakor mendatang.
Keterlibatan langsung para operator teknis ini dinilai menjadi kunci utama untuk mengurai benang kusut dan kendala akses yang selama ini dikeluhkan parpol di daerah.
Melalui sinergi ketat ini, Bawaslu Kabupaten Barru berharap tata kelola data kepartaian ke depan dapat berjalan lebih optimal, partisipatif, dan akurat demi mewujudkan ekosistem pemilu yang berintegritas.
