Aktivis Harmo: Enam Dewan Dapil Kerinci - Sungai Penuh Bertekuk Lutut di Hadapan Al Haris

KERINCI, JAMBI – Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun 2025 kembali memicu polemik, terutama terkait minimnya proyek langsung yang diterima oleh Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. 

Dari total APBD Provinsi tahun 2025 untuk Dua daerah yang berada di wilayah barat Provinsi Jambi tersebut tercatat hanya mendapatkan beberapa paket proyek penunjukan langsung, tanpa ada program besar atau proyek strategis.

Hal ini pun menuai kritikan pedas dari aktivis Kerinci Harmo Karimi, kepada media ia mengatakan anggota Dewan Provinsi Jambi dapil Kerinci - Sungai Penuh ini tidak bertaring.

"Minimnya realisasi program pembangunan di dapil kita ini, ketiadaan proyek strategis, hingga buruknya infrastruktur yang tak kunjung dibenahi menjadi bukti lemahnya peran mereka. Seolah-olah setelah duduk di kursi legislatif, keberpihakan terhadap masyarakat yang memilihnya memudar. Padahal, keberadaan mereka di dewan bukan sekadar simbol, tetapi harus berdampak nyata bagi masyarakat yang diwakili, " ungkap Harmo tegas.

Selain itu, Harmo mengatakan bahwa enam anggota dewan ini hanya bisa bertekuk lutut si depan Gubernur Jambi Al Haris.

"Iya, enam anggota dewan ini dapil Kerinci Sungai Penuj tidak mampu berkutik di depan Al Haris, tidak mampu merealisasikan janji manis saat kampanye, " pungkas Harmo.

Ini anggota DPRD Provinsi Jambi dapil 4 Kerinci - Sungai Penuh:

1. PAN: 52.198 suara (Afuan Yuza)

2. PDIP: 40.530 suara (Rucita)

3. Gerindra: 23.730 suara (Edminudin)

4. PKB: 22.544 suara (Arwiyanto)

5. Demokrat: 19.513 suara (Darmaiyansah)

6. Golkar: 18.009 suara (Amrizal)

Diberitakan sebelumnya, berdasar dari rencana kerja tahunan yang telah disahkan dalam dokumen LPSE provinsi Jambi tahun 2025, diketahui Kerinci dan Kota Sungai Penuh nyaris tidak tercantum dalam daftar lokasi proyek-proyek besar provinsi, Proyek yang diberikan pun bersifat umum.

Kerinci dan Kota Sungai Penuh hanya mendapatkan paket Penunjukan Langsung (PL) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) peningkatan pemukiman yang bernilai tidak lebih dari Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) itupun hanya beberapa titik, mirisnya lagi tercatat nilai proyek dibawah angka seratus juta rupiah.

Kondisi tersebut membuat sejumlah warga kecewa terhadap enam yang mewakili mereka di Gedung DPRD Provinsi Jambi. (Sony)