MOROWALI, Sulawesi Tengah– Aksi demonstrasi kembali dilakukan masyarakat Desa Nambo, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, yang tergabung bersama Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKIP 45), di Kantor Kejaksaan Negeri Morowali, Kamis (16/4/2026).
Aksi tersebut diterima langsung Kepala Kejaksaan Negeri Morowali, Naungan Harahap SH MH, dengan menggelar audiensi bersama perwakilan masyarakat di ruang pertemuan Kejari Morowali. Pertemuan itu turut didampingi Ketua DPD LAKIP 45, Amiruddin Mahmud.
Dalam audiensi tersebut, salah satu perwakilan masyarakat Desa Nambo, Faisal, membeberkan dugaan penyimpangan pengelolaan dana sewa jetty sejak tahun 2022 hingga 2025.
Menurutnya, selama proses pengelolaan dana tersebut, pemerintah desa tidak pernah terbuka kepada masyarakat.
Ia menyebut, setiap kali warga mempertanyakan penggunaan dana sewa jetty, selalu ada berbagai alasan yang disampaikan pihak pemerintah desa. Karena itu, masyarakat menduga kuat dana sewa jetty selama kurun waktu tersebut telah disalahgunakan dengan nilai mencapai Rp1, 5 miliar.
“Semua keterangan terkait dugaan tersebut juga sudah kami sampaikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Morowali, ” ujar Faisal.
Ia juga mengungkapkan, perjuangan warga untuk membongkar persoalan itu tidak mudah. Berbagai tekanan dan intimidasi disebut sempat dialami masyarakat. Meski demikian, warga tetap berkomitmen memperjuangkan agar kasus tersebut terungkap dan pihak yang bertanggung jawab mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Senada dengan itu, Ketua DPD LAKIP 45 Amiruddin Mahmud berharap aparat penegak hukum segera menuntaskan proses penyelidikan dan menetapkan Kepala Desa Nambo bersama pihak terkait sebagai tersangka.
“Tidak ada alasan lagi. Bukti-bukti yang disampaikan sudah sangat kuat untuk menetapkan Kades Nambo Cs sebagai tersangka, ” tegas Amiruddin.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kajari Morowali Naungan Harahap SH MH yang didampingi Kasi Intel, penyidik, dan sejumlah jajarannya mengapresiasi kepedulian masyarakat Desa Nambo terhadap jalannya pemerintahan desa.
Ia menilai, perhatian masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa merupakan bentuk kontrol sosial yang positif.
“Kami komitmen menangani perkara ini. Sebulan ke depan perkara ini sudah ada hasil proses penyelidikan, dan nantinya akan kami sampaikan hasilnya, ” tegas Naungan Harahap.
