BARRU - Suasana di Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, memanas pada Kamis (23/4/2026). Puluhan warga, termasuk kelompok ibu rumah tangga, turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa menolak aktivitas tambang pasir batu (sirtu) milik PT Bumi Barru Sejahtera.
Aksi yang diwarnai pembakaran ban bekas ini merupakan puncak keresahan warga yang menilai aktivitas pertambangan tersebut telah merusak lingkungan dan diduga menempuh prosedur perizinan yang tidak transparan.
Dalam orasinya, salah satu perwakilan massa, Agus, melontarkan tudingan serius. Ia menyebut pihak perusahaan diduga menggunakan tanda tangan warga yang awalnya dikumpulkan untuk agenda normalisasi sungai, namun disalahgunakan sebagai dasar penerbitan izin tambang.
“Yang terjadi bukan normalisasi, tapi izin tambang keluar tanpa sosialisasi. Kami meminta pihak perusahaan hadir langsung. Jangan sampai ada asumsi aparat ‘satu keranjang’ dengan penambang, ” tegas Agus dengan nada lantang.
Senada dengan itu, Koordinator Lapangan, Fitra, menekankan bahwa ada sedikitnya 85 warga yang secara resmi menandatangani penolakan. Ia menilai pemerintah seolah menutup telinga atas jeritan petani yang kini dihantui ancaman longsor dan kerusakan jalan akses publik.
“Jangan hanya datang mengemis suara saat pemilihan, tapi saat rakyat punya masalah, kalian lupa. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang sehat, ” ujar Fitra.
Suasana haru sempat menyelimuti aksi ketika Rajmawati, seorang ibu rumah tangga, membentangkan dokumen penolakan warga di hadapan aparat. Dengan suara bergetar, ia meminta keadilan dan pemeriksaan ulang terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tersebut.
“Tolong kami, Pak. Kami dibodohi. Tanda tangan kami bukan untuk tambang. Kami turun ke jalan karena merasa tidak lagi dipedulikan, ” ungkapnya.
Menanggapi tekanan massa, Kepala Desa Lompo Tengah, Arifuddin Pabiseang, akhirnya menemui demonstran. Ia memberikan jaminan bahwa seluruh aktivitas alat berat di lokasi akan dihentikan total hingga digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Barru.
“Saya menggaransi tidak ada aktivitas tambang sebelum RDP tanggal 1 mendatang. Jika ada kegiatan, saya sendiri yang akan berkomunikasi langsung dengan pihak tambang, ” janji Arifuddin yang disambut riuh warga.
Sementara itu, Kapolsek Tanete Riaja, Iptu Mudaffar, mengonfirmasi bahwa situasi telah terkendali. Pihak kepolisian telah berkoordinasi agar alat berat ditarik dari lokasi demi menjaga kondusivitas.
“Kami sudah sepakat, tidak ada aktivitas sampai RDP dilaksanakan. Sekitar 30 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi hari ini. Kami berharap solusi terbaik lahir dalam pertemuan di DPRD nanti, ” pungkasnya.
