SIMALUNGUN - Kalangan publik menyoroti operasional pabrik pengolahan komoditi karet, sekaligus menuding pihak Manajemen PT Prima Indo Rubber (PIR; red) melakukan manipulasi terhadap permohonan pemanfaatan air Sungai Bah Bolon untuk kepentingan produktivitasnya.
Saat ditemui, Ketua DPD Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Anak Bangsa Kabupaten Simalungun, WH Butar-butar menyampaikan, pemanfaatan air Sungai Bah Bolon oleh PT PIR secara tegas ditolak masyarakat, Selasa (28/04/2026), sekira pukul 10.00 WIB.
"Keberadaan pabrik pengolahan komoditi karet berada di lokasi padat pemukiman dan berdampak pada kerusakan lingkungan serta ekosistem di Sungai Bah Bolon, " ujar WH Butar-butar.
Selanjutnya, Ia berharap tindakan tegas dilakukan Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka evaluasi kondisi lingkungan dan ekosistem di Sungai Bah Bolon, sekaligus mengaudit kelengkapan perizinan yang dimiliki PT PIR.
"Manajemen perusahaan pengolahan getah itu sudah berkali-kali berubah dan melalui surat resmi desakan evaluasi serta audit PT PIR segera disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup, " tegas WH Butar-butar mengakhiri.
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Kabupaten Simalungun maupun pihak Manajemen PT PIR belum dapat dimintai tanggapannya dan dikonfirmasi terkait penolakan masyarakat setempat terhadap pemanfaatan air Sungai Bah Bolon untuk kepentingan produktivitas PT PIR di Kecamatan Bandar hingga rilis berita ini dilansir ke publik.
Sebelumnya diberitakan,
Kalangan warga setempat mengungkapkan, pihak manajemen perusahaan PT PIR ini, sejak awal memulai aktivitasnya hingga saat ini, tidak pernah memenuhi kewajibannya tentang tanggung jawab sosial.
Informasi diperoleh, tentang kegiatan ilegalnya di Sungai Bah Tongguran / Sungai Bah Bolon, tepatnya di Gang Amal, Lingkungan Seberang, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Jumat (24/04/2026), sekira pukul 09.00 WIB.
"Secara tegas ! Kami warga setempat menolak kegiatan pabrik getah ini memanfaatkan air sungai Bah Bolon secara ilegal, " ucap pria berinisial HW mengaku warga setempat.
Sebelumnya, lanjut HW menjelaskan, pihak Manajemen PT PIR melaksanakan dialog publik tanpa menghadirkan unsur Forkopimca maupun Tokoh masyarakat setempat. Tak hanya itu, permohonan memanfaatkan air sungai melalui surat yang disampikan kepada pihak Kelurahan.
"Dialog Publik dimanipulasi, sebab warga setempat bertanda tangan dan berstatus pekerja di pabrik getah itu, " jelas HW menegaskan bahwa Pemerintah Kelurahan Perdagangan I merasa dikangkangi.
Parahnya ! Pihak manajemen PT PIR menyampaikan, Surat Permohonan Izin yang diserahkan ke pihak Kelurahan Perdagangan I bertujuan untuk memanfaatkan air sungai memenuhi kebutuhan operasional (pengolahan getah; red) pabrik itu.
"Pihak Kelurahan Perdagangan I menolak mentah-mentah surat yang disampaikan PT PIR dan kami anggap surat bodong, karena ada tanda tangan tetapi tidak mencantumkan nama dan jabatannya, " tegas HW sembari menegaskan, manajemen ini manipulatif.
Untuk diketahui, informasi dihimpun terkait pabrik pengolahan getah ini, membutuhkan volume air berlebih dan tanpa prosedur perijinan yang diberlakukan, pihak perusahaan ini telah mengeksploitasi sumber daya alam, air sungai.
Informasi dihimpun, keberadaan pabrik getah berstatus perusahaan swasta dibangun pada tahun 60an silam. Perubahan nama manajemen perusahaan pengolahan komoditi getah (lateks; red) awalnya, PT Terbina Karya.
Kemudian, operasional dan kepemilikan manajemen diambil alih pihak lain dan berubah menjadi CV Pribumi Jaya dan setelah beberapa waktu, diambil alih pihak Manajemen PT Sentang Raya Indonesia (SRI; red).
Kini, pabrik pengolahan karet ini, diambil alih pihak Manajemen PT PIR dan perusahaan mengalami peningkatan produktivitas. Namun, warga setempat, menuding perusahaan ini tidak bersosialisasi perihal tanggung jawab sosial.
