Jakarta — Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, didampingi Kepala Dinas Pertanian Sri Mulyani, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian Tahun 2026 yang digelar Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Senin (20/4/2026), di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.
Rakornas yang dipimpin Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman tersebut diikuti kepala daerah se-Indonesia, dengan fokus pada langkah antisipatif menghadapi potensi kemarau ekstrem melalui penguatan ketahanan pangan, pompanisasi, serta manajemen sumber daya air.
Dalam arahannya, Menteri Pertanian menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam menyusun data usulan kegiatan yang terverifikasi, termasuk perbaikan jaringan irigasi dan percepatan masa tanam. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi gagal panen sekaligus memastikan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah.
Rakor ini juga menjadi langkah strategis pemerintah dalam merespons potensi kekeringan ekstrem, sekaligus mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam melindungi sektor pertanian dan menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Usai kegiatan, Wabup Ahmad Fadly menyampaikan bahwa Menteri Pertanian memberikan penegasan kepada seluruh daerah untuk segera mempercepat serapan anggaran yang telah dialokasikan.
“Tadi Pak Mentan menegaskan agar daerah segera menyerap anggaran yang telah diberikan. Bagi daerah yang penyerapan anggarannya sudah baik, dipersilakan mengajukan tambahan. Semua ini dalam konteks mengantisipasi kemarau panjang dan kekeringan tahun 2026, ” ujarnya.
Ia menambahkan, salah satu langkah konkret yang harus dilakukan daerah adalah penguatan sistem irigasi melalui pompanisasi, yakni mengalirkan air dari sungai atau sumber air lainnya untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian.
“Pak Mentan juga menyampaikan arahan Presiden agar kemarau panjang tidak sampai mengganggu ketahanan pangan nasional. Karena itu, Kementerian Pertanian memberikan dukungan anggaran agar daerah semakin kuat dalam menjaga ketahanan pangan, ” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar, Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menindaklanjuti arahan Kementerian Pertanian, termasuk menyampaikan usulan tambahan program melalui aplikasi yang disediakan.
“Kita telah mengusulkan tambahan untuk pemeliharaan irigasi tersier, DAM parit, irigasi perpompaan, dan perpipaan melalui aplikasi Kementan. Hari ini kita juga kembali memastikan usulan tersebut sesuai arahan Menteri, ” jelasnya.
Sri Mulyani juga memaparkan, pada tahun 2026, alokasi APBN untuk pemulihan bencana tahun 2025 di sektor pertanian Tanah Datar mencapai Rp9 miliar untuk tiga kegiatan utama. Di antaranya operasi dan pemeliharaan 20 unit jaringan irigasi tersier yang saat ini dalam proses pengadaan, rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana seluas 60 hektare, serta optimalisasi lahan sawah terdampak seluas 180 hektare yang tengah dalam tahap konstruksi.
Selain itu, terdapat tujuh kegiatan lain di luar pemulihan bencana dengan nilai mencapai Rp27 miliar. Program tersebut meliputi pembangunan konservasi air atau DAM parit, irigasi perpompaan dan perpipaan, optimalisasi sawah non rawa, serta bantuan benih padi dan jagung.
“Total ada 10 kegiatan dari dana APBN sektor pertanian tahun 2026 dengan nilai mencapai Rp36 miliar. Dana tersebut disalurkan langsung ke rekening kelompok tani dan dilaksanakan secara swakelola, ” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pimpinan daerah yang dinilai berperan penting dalam keberhasilan pengajuan dan realisasi program pertanian tersebut.
“Tentu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pimpinan daerah Tanah Datar sehingga berbagai program ini dapat terlaksana dengan baik, ” pungkasnya.(**)
