BARRU – Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang, membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Bupati Barru, Kamis (23/4/2026).
Pertemuan ini merangkai empat agenda besar: peluncuran QRIS SIAP Pasar, evaluasi PAD Triwulan I, serta penyerahan SPPT PBB-P2 dan DHKP 2026.
Dalam arahannya, Abustan menekankan pentingnya efisiensi kerja. Ia menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari Kepala Dinas hingga Kepala Desa, untuk wajib menggunakan mobile banking dan QRIS dalam setiap transaksi.
“Digitalisasi adalah keharusan untuk efisiensi dan keamanan. Saya minta semua ASN bertransaksi nontunai. Kepala OPD yang masih menggunakan uang kontan akan dievaluasi kinerjanya, ” tegas Abustan.
Terkait capaian PAD yang belum menyentuh angka 25% hingga April 2026, Wabup menyoroti adanya hambatan (bottleneck) di sejumlah OPD teknis.
Ia meminta seluruh instansi bergerak inovatif dalam mengelola aset dan retribusi daerah demi mewujudkan visi "Sejahtera Lebih Cepat".
Di sisi lain, Asisten Manajer Sistem Pembayaran Bank Indonesia Sulsel, I Putu Khrisnayudi Widya, mencatat tantangan serius bagi Barru. Saat ini, Barru berada di peringkat 36 dari 70 kabupaten/kota se-Sulsel dalam hal digitalisasi. Meski edukasi masyarakat sudah baik,
ia menyebut lemahnya pelaporan internal dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang belum maksimal.
“Masalah utamanya adalah eksekusi. Kami merekomendasikan penyusunan roadmap digitalisasi 2026–2030 untuk memperbaiki sistem dokumentasi dan pelaporan, ” ujar Putu.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bapenda Barru, Hj. Andi Hilmanida, menegaskan target ambisius untuk tahun 2026: Hapus Transaksi Tunai. Seluruh pembayaran pajak dan retribusi akan dialihkan sepenuhnya ke QRIS, virtual account, dan mobile banking.
“Kami telah membentuk Satgas PAD bersama TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk memperkuat pengawasan. Melalui program QRIS SIAP Pasar, kami juga mendorong pedagang pasar tradisional masuk ke ekosistem digital, ” pungkasnya.
